"Ya kita kembalikan ke PAN. PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu, tentu pemerintah tidak bisa menahan," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).
Menurut JK, bisa saja terjadi sebuah partai meminta keluar dalam sebuah kabinet pemerintahan. Namun, khusus untuk PAN, keputusan itu berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal tidak sejalannya PAN dengan usulan pemerintah pada pengesahan RUU Pemilu lalu dianggap biasa oleh JK. Dia menyebut hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
"Ya demokrasi tidak semua sama. Itulah demokrasi. Tapi demokrasi terakhir kan suara terbanyak menyetujui ya itu berlaku," tuturnya.
Kritik dari partai koalisi pemerintah datang lagi untuk PAN terkait dengan perbedaan sikap dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu, Kamis (20/7) lalu. Partai NasDem menyebut PAN seperti 'cari enaknya saja' dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla.
Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menasihati PAN agar segera angkat kaki dari koalisi pemerintahan. Menteri dari PAN, yakni MenPANRB Asman Abnur, diminta mundur dari kabinet Jokowi-JK.
"Saya menasihati saja ya. Saya menasihati PAN, PAN lebih baik mengundurkan diri saja dari kabinet," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (24/7). (fiq/idh)











































