detikNews
Senin 24 Juli 2017, 19:31 WIB

33 Tahun Ratifikasi CEDAW, Pemerintah Diminta Revisi UU Perkawinan

Dwi Andayani - detikNews
33 Tahun Ratifikasi CEDAW, Pemerintah Diminta Revisi UU Perkawinan Jumpa pers Komnas Perempuan dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Komnas Perempuan dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) merekomendasikan kepada pemerintah agar segera merevisi sejumlah aturan. Tujuannya adalah menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

"Rekomendasi penting dari komite kepada pemerintah Indonesia adalah perubahan dengan waktu yang jelas dan kepastian kerangka kerja legislasi terkait kewajiban pemerintah atas semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Terutama pasal-pasal yang diskriminatif dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," ujar Koordinator GPPI Rita Serena Kolibonso di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

Konferensi pers ini digelar untuk memperingati 33 tahun Indonesia meratifikasi The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Rita juga menyebutkan rekomendasi lainnya, yaitu mengenai tindakan sunat perempuan.

"Lalu pencabutan peraturan Menteri Kesehatan pada November 2010 yang memberi autorisasi kepada tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan," ujar Rita.

Selain merevisi peraturan, pemerintah diminta membuat strategi yang efektif untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk dalam perkawinan.

Senada dengan Rita, Ketua Komnas Perempuan Azriana juga memberikan rekomendasi untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Di antaranya mengenai poligami dan batas usia pernikahan.

"Kami mencatat sejumlah rekomendasi yang penting, di antaranya revisi UU Perkawinan, terutama aturan mengenai poligami dan batas usia menikah bagi anak perempuan," kata Azriana.

Azriana juga meminta pemerintah memenuhi hak perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM. Ini karena kondisi kesehatan mereka sudah kurang baik.

"Juga pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk memenuhi hak-hak perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu, yang sebagian besar saat ini dalam kondisi kesehatan yang tidak baik," ujar Azriana.
(imk/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com