Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN: Silakan Jokowi Menilai Kami

Jakarta - PAN kembali 'mbalelo' dari pemerintah dengan tidak sepakat pada UU Pemilu yang baru saja disahkan di DPR. Bahkan PAN meminta Presiden Joko Widodo melihat apakah mereka masih dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Ketua DPP Fraksi PAN Yandri Susanto tak mau menanggapi soal reshuffle di kabinet yang bisa berdampak ke kursi PAN karena masalah UU Pemilu ini. Namun dia meyakini Presiden Jokowi melakukan reshuffle karena masalah kinerja.

"Kalau masalah reshuffle itu masalah hak prerogratif presiden. Kalau berbasis kinerja, bang Asman (Menpan RB) pasti aman," ungkap Yandri usai PAN walk out dari sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari.

Baca juga: Saat Fahri Hamzah Satu Suara dengan PKS di RUU Pemilu

Namun bila ternyata perombakan kabinet dilakukan karena masalah beda pilihan atau urusan politik, dia menyebut PAN mengembalikannya kepada Jokowi. Diakui Yandri, pihaknya memang tidak sejalan dengan Jokowi dalam sejumlah hal termasuk mengenai urusan Basuki T Purnama (Ahok).

"Kalau gara-gara kami tidak mendukung Ahok, tidak seiring sejalan dengan RUU pemilu ya itu lain lagi parameternya. Kita serahkan lagi pada pak Jokowi, jadi kami sifatnya pasif. Tidak ngoyo dan tidak ngotot," jelasnya.

Terkait apakah saat ini PAN masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, Yandri tidak mau menjawab gamblang. Dia malah menyerahkannya kepada Jokowi untuk menilai.

"Kalau koalisi itu kan kita koalisi dengan pak Jokowi. Silakan pak Jokowi aja yang menilainya apakah PAN masih dianggap sebagai teman koalisi atau sebagainnya," tutur Yandri.

Baca juga: NasDem: Beda Sikap di RUU Pemilu, PAN Mundur Saja dari Kabinet

"Atau mereshuffle menteri dari PAN, kewenangan pak Jokowi. Tapi saya tegaskan kalau berbasis kinerja Menteri PAN pasti aman tapi kalau parameternya karena alasan politik, tidak seiring sejalan dengan pembahasan UU artinya presiden sudah bergeser parameternya untuk mengganti menterinya," imbuhnya.

Yandri enggan menjawab soal posisi pasti PAN saat ini. Apakah masih di dalam tubuh pemerintahan, atau sudah keluar dari koalisi. Namun anggota Komisi II itu membantah bila disebut PAN kerap berseberangan dengan Jokowi atau pemerintah.

"Tidak selalu kan baru saya sebutkan tadi (soal) pak Ahok dan ini saja yang tidak sejalan, yang lainnya kita sejalan," tukas Yandri.

Baca juga: PAN Walk Out dari Paripurna RUU Pemilu

Seperti diketahui, PAN menolak ikut bergabung dengan PDIP cs yang mengikuti pilihan pemerintah pada isu krusial pembahasan UU Pemilu. Bersama partai oposisi, PAN memutuskan untuk walk out di keputusan sidang paripurna tengah malam tadi.

Enam fraksi pendukung pemerintah dalam rapat paripurna RUU Pemilu memilih paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25%. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. (elz/imk)