Kemendikbud: Aduan PPDB Terbanyak tentang Sistem Zonasi

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menampung 240 aspirasi masyarakat selama Juni-Juli 2017. Dari jumlah itu, sebanyak 170 merupakan aduan masyarakat terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat sistem zonasi.

"Dari 240 ini, (laporan) pengaduan berjumlah 117. Paling banyak pengaduan tentang zonasi, jumlahnya 63 (laporan)," kata Irjen Kemendikbud Daryanto di Jalan Pintu Gelora, Selasa (11/7/2017).

Selain aduan tentang sistem zonasi, masalah yang diadukan masyarakat terkait dengan pendaftaran online. Jumlah aduan tentang masalah itu sebanyak 40. Sisanya, Kemendikbud menerima aduan tentang penerimaan berdasarkan nilai, kecurangan PPDB, dan dugaan calo.

"Masalah zonasi mungkin di beberapa daerah. Mungkin karena lingkungan atau mungkin faktor jumlah sekolah," ujar Daryanto.

Baca juga: Kisruh PPDB dan Sistem Zonasi 'Dadakan' dari Mendikbud

Perihal keluhan pendaftaran lewat sistem online, Daryanto menyebutnya sebagai masalah koneksi internet. Daryanto mengakui waktu yang bersamaan saat mengakses situs tersebut bisa membuat sistem down.

"Mesin tidak bisa menampung transaksi anak sekolah yang sudah mendaftar. Ini online belum real-time. Kalau dilihat secara bareng di waktu yang sama, itu down. Ini harus diatasi sehingga tidak menimbulkan jeda waktu orang tua gelisah," tutur Daryanto.

Baca juga: Kemendikbud Terapkan 3 Aturan Baru di PPDB Tahun Ini

Daryanto menyebut Jawa Barat memiliki angka aduan tertinggi dengan jumlah 38 soal PPDB zonasi itu. Kemudian laporan tentang PPDB zonasi terbanyak secara berurutan ditempati Banten dengan 26 aduan dan Jawa Timur dengan 25 aduan.

Kemendikbud akan mengirim tim ke sekolah-sekolah yang dilaporkan bermasalah. Pihaknya juga bekerja sama dengan aparat kepolisian.

"Terkait pengaduan yang bisa menimbulkan dampak negatif, kepolisian akan melihat itu. Intinya, respons kita itu, kita mengerjakan solusi melalui kepala dinas provinsi dan kota," ucapnya. (abw/ams)