DPR-Pemerintah Lobi Keputusan Isu Krusial RUU Pemilu Malam Ini

Jakarta - Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly malam ini mendatangi gedung DPR. Kedatangan mereka terkait lobi dengan Pansus RUU Pemilu untuk membahas isu krusial yang belum diketok.

"Kami datang karena diundang dan kami taat. Soal apa yang diputuskan kami datang. Namanya politik, berbagai macam kemungkinan kan sah-sah saja," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Salah satu isu krusial yang hangat diperdebatkan adalah ambang batas capres atau presidential threshold. Pemerintah sampai saat ini berkukuh di angka 20-25 persen.

Baca juga: Pansus DPR: Tak Ada Dorongan Kembali ke UU Pemilu Lama

"Angka 20-25 sudah teruji, nggak ada yang ribut. Pilkada juga jalan 20-25. Kenapa yang sudah bagus diutik-utik lagi? Itu pendapat pemerintah. Pendapat DPR ya beda lagi. Namanya pendapat ya sah saja," kata Tjahjo.

Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemilu dari F-PPP Achmad Baidowi mengatakan saat ini setiap Kapoksi berkumpul dengan pemerintah untuk melakukan lobi mengenai lima isu krusial. Sampai saat ini, baru isu penataan dapil DPRD Provinsi yang sudah disepakati dalam rapat tertutup hingga malam ini.

"Tadi yang disepakati dapil provinsi DPRD. Khususnya Jatim, Jateng, Jabar yang bertambah 20 kursi. Di Sulteng menjadi 55 karena penduduk bertambah, dari 45 menjadi 55," ucap Baidowi.

Baca juga: Presidential Threshold Deadlock, Mendagri Berharap Ada Musyawarah

Sedangkan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto berharap empat isu krusial selain presidential threshold dapat diputuskan malam ini. Setidaknya, kata dia, ada kemajuan dalam pembahasan isu krusial RUU Pemilu.

"Yang penting komitmennya malam ini ada perkembangan yang menggembirakan, tidak stuck. Kalau bisa lima ya bagus, tapi kalau satu isu (presidential threshold) yang diputuskan di paripurna. Empat kita putuskan di sini," ucapnya sebelum memasuki ruang pimpinan Pansus.

Seperti diketahui, ada lima isu krusial RUU Pemilu yang belum diambil keputusan, yaitu:
1. Penataan dapil DPR
2. Sistem Pemilu
3. Metode konversi suara
4. Presidential threshold
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) (dkp/elz)