Pansus Angket KPK Buka Hasil Pertemuan dengan BPK Pekan Depan

Jakarta - Pansus Hak Angket bikinan DPR belum mau membuka apa saja isi pembicaraan mereka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait KPK. Hasil rapat baru akan dipaparkan saat rapat di DPR pada 12 Juli mendatang.

"Pokoknya nanti kita akan sampaikan pada saat rapat dengan BPK di DPR," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Menurut Risa, BPK akan diundang ke DPR agar panitia hak angket bisa melakukan pendalaman terkait audit BPK pada KPK. Sementara untuk pertemuan hari ini, Risa mengatakan hanya untuk menyamakan visi dan misi serta persepsi antara pansus dengan BPK.

"Karena kita sebagai pansus tidak bisa kerja sendiri," ucap Risa.

Baca juga: Pertemuan Tertutup, BPK Serahkan LHP KPK 10 Tahun ke Pansus Angket

Risa mengakui pada pertemuan hari ini dengan BPK sudah membicarakan soal subtansi. Namun, dia tidak mau blak-blakan subtansi apa yang mereka bicarakan.

"Hasil pertemuan kita hari ini ada beberapa hal yang kita bahas mengenai substansi itu ada. Tetapi mengenai poin itu belum bisa kita share karena kita masih ada rapat kelanjutan dengan BPK," ujar Risa.

Risa juga menyebut ada energi baru yang didapat oleh pansus dari pertemuan mereka dengan BPK. Dia juga berucap akan ada hal-hal yang baru yang terungkap saat rapat dengan BPK di DPR.

"Pasti (ada energi baru untuk pansus), tapi tadi kan kita belum banyak lah substansi. Mungkin nanti berkembang kalau kita sudah panggil BPK di DPR," tutupnya.

Baca juga: Bertemu BPK, Pansus Angket Gali soal SDM dan Penyadapan KPK

Sebelumnya, ada dua hal yang menjadi fokus panitia Pansus Hak Angket KPK untuk didalami dalam pertemuan dengan BPK. Kedua hal tersebut adalah soal sumber daya manusia (SDM) di KPK dan soal penyadapan.

"Kita menemukan banyak yang ditindaklanjuti, salah satunya soal sumber daya manusia (SMD) di KPK dan kita perlu melakukan tindakan lanjutan yang secara spesifik tidak bisa kita jelaskan pertemuan dengan BPK," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar.

Selain soal SDM, Pansus juga mempertanyakan soal landasan hukum terkait penyadapan yang kerap dilakukan oleh KPK. Agun mengatakan pihaknya perlu mendalami terkait penyadapan karena dalam UU No 19 tahun 2016 dijelaskan untuk melakukan penyadapan, harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

"Termasuk interception UU nomor 19 tahun 2016 soal informasi ITE terkait penyadapan yang memerintahkan ada pembentukan undang-undang. Apakah penyadapan ada landasan hukum cukup," ujar Agun.

Karena itu, Pansus Hak Angket KPK akan mendalami soal penyadapan dengan bertemu Kominfo serta beberapa provider. "Akan kita dalami kepada kominfo dan ke provider," ucapnya.


(bis/imk)