detikNews
Jumat 16 Juni 2017, 14:04 WIB

Ini yang Bikin Pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu

Indah Mutiara Kami - detikNews
Ini yang Bikin Pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu Foto: Ilustrasi pembahasan RUU Pemilu (Mindra Purnomo/detikcom)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Jakarta - Pembahasan RUU Pemilu tak kunjung rampung karena pemerintah dan DPR sama-sama tidak mau mengalah. Satu hal yang masih mengganjal dan membuat pemerintah-DPR sama-sama ngotot yaitu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Pemerintah ingin presidential threshold sebesar 20-25%. Itu berarti parpol atau gabungan parpol yang akan mengajukan capres-cawapres harus memiliki 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara di Pemilu legislatif.



Opsi pemerintah itu didukung oleh PDIP, Golkar, dan NasDem. Namun, fraksi-fraksi lain di DPR punya pendapat yang berbeda.

Berbekal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan serentak, fraksi-fraksi di DPR di antaranya adalah Gerindra, PAN, dan Demokrat minta presidential threshold dihapuskan. Dengan demikian, semua parpol punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.



Kemudian, ada pula fraksi-fraksi seperti PKB dan PPP yang menawarkan jalan tengah yaitu presidential threshold sebesar 10-15%. Hanya saja, hingga saat ini pemerintah belum menerima jalan tengah itu.

Pemerintah berharap DPR bisa mengalah dalam isu presidential threshold ini. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sebelumnya pemerintah sudah mengalah di isu-isu lain.

"Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu," kata Tjahjo di Redtop Hotel and Convention, Jl Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).



Jika DPR tidak mengakomodasi keinginan pemerintah agar presidential threshold sebesar 20-25%, Tjahjo mengatakan pemerintah akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Dia menuturkan nantinya Pemilu 2019 akan menggunakan UU Pemilu yang lama, di mana presidential threshold juga 20-25%.

Tjahjo mengatakan justru DPR-lah yang akan rugi jika Pemilu 2019 menggunakan UU yang lama. Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah ngotot presidential threshold tinggi untuk menguntungkan Jokowi maju lagi pada 2019.

"Nggak (memudahkan Jokowi), semua bisa maju. Prabowo bisa maju, siapa pun bisa maju kok. Jujur, 20-25% tuh bisa 4-5 pasang loh kemarin," kata politikus PDIP ini.

Fraksi-fraksi di DPR justru makin resisten dengan sikap pemerintah yang mencancam akan menarik diri ini. Mereka balas ngotot juga dengan keinginan masing-masing.

Nasib Pemilu 2019 yang menjadi taruhannya. Apakah parpol-parpol ini mau berkompromi demi kepentingan rakyat memilih pemimpin mereka?


(imk/van)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com