DetikNews
Jumat 16 Juni 2017, 13:05 WIB

Polemik PPDB, Pimpinan DPR Minta Penerbitan SKTM Diperketat

Elza Astari Retaduari - detikNews
Polemik PPDB, Pimpinan DPR Minta Penerbitan SKTM Diperketat Ilustrasi PPDB. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dikeluhkan terkait kuota 20 persen siswa dari keluarga miskin (gakin). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut perlu ada filter terhadap penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang rawan dipalsukan.

Di PPDB 2017 ini, terdapat aturan perlu ada kuota 20 persen siswa dari gakin seperti perintah dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Hal yang dipermasalahkan adalah dengan adanya SKTM palsu sehingga siswa dari kalangan berada dengan nilai akademik yang lebih baik, akhirnya tersisih.

"Itu SKTM yang seperti itu bukan kesalahan Depdikbud atau dinas, itu oknum, bisa RT/RW, lurah nya yang terbitkan SKTM seolah-olah warga miskin, padahal kan warga mampu, orangtua nya juga mampu," ungkap Taufik dalam perbincangan, Jumat (16/6/2017).

Untuk itu, penerbitan SKTM menurutnya harus lebih ketat lagi. Taufik meminta agar ada pengawasan lebih terkait penerbitan SKTM tersebut sehingga tidak ada siswa yang kemudian dirugikan. Dia juga mengapresiasi langkah kepala dinas dan kepala daerah yang kemudian menindak tegas penemuan pemalsuan SKTM.


"Itu harus dipilah, kalau ada penyimpanan tidak semata-mata kesalahan dinas, tapi ada oknum-oknum itu. Harus jadi tanggung jawab bersama, jadi harus dibuat filter. Kita dukung kepala dinas dan gubernur untuk yang sudah mengarah ke pemalsuan," tuturnya.

"Tinggal langkah tegas dari kepala dinas dan gubernur harus kita dukung untuk lakukan hal sesuai dengan UU pendidikan dan peraturan menteri," imbuh Taufik.

Selain soal kuota 20% bagi siswa gakin, masalah rayon juga banyak dikeluhkan siswa dan wali nya. Meski begitu, Taufik justru menganggap langkah tersebut sudah tepat meski di beberapa sekolah kebijakan itu berimplikasi membuat kuota siswa menjadi tidak terpenuhi.

"Rayonisasi supaya terjadi distribusi ke sekolah-sekolah, sehingga tidak merujuk hanya ke satu atau dua sekolah favorit. Kan itu untuk standarisasi pendidikan. Agar tidak tersentral ke sekolah-sekolah tertentu saja," ujarnya.

Taufik pun menyoroti masalah piagam yang menjadi kualifikasi untuk bisa masuk sekolah negeri. Menurut dia, seharusnya perlu ada pembobotan pada nilai-nilai piagam tersebut. Piagam akademik dan non-akademik harus dibedakan.


"Piagam perlu ada kualifikasi dan harus dikeluarkan dinas atau kantor terkait, misalnya dari Dinas Dikbud dan ristek. Artinya resmi, bukan abal-abal. Harus dibedakan yang akademik dan non-akademik," kata Taufik.

Politikus PAN itu menilai, piagam dari akademik harus mendapat nilai atau bobot yang lebih besar daripada yang non-akademik. Jangan sampai piagam akademik dari tingkat Kota/Kabupaten, kalah dengan piagam non-akademik dari tingkat provinsi.

"Yang berhubungan dengan science bobotnya lebih unggul. Karena itu bisa jadi permainan juga. Harus beda dengan piagam lomba fotomodel, fashion show, cheers leader. Kasihan yang terdesak karena kalah poin di situ," jelas dia.


"Kalau kualifikasi akademik kita dukung, seperti olimpiade. Jangan samakan dengan yang non-akademik karena selisihnya tipis, persaingan ketat, bisa cuma 0,1 persen," tambah Taufik.

Dia menceritakan, ada siswa yang mendapat prestasi di bidang akademik namun piagamnya hanya dari tingkat kabupaten. Siswa itu kalah dengan siswa yang mendapat prestasi non-akademik dari piagam lomba model tingkat provinsi.

"Mosok yang Karya Ilmiah Remaja kalah dengan yang model, dan fashion show. Tapi kita tetap dukung semua siswa yang berprestasi," sebutnya.

Terlepas dari berbagai masalah yang ada, Taufik mengapresiasi PPDB 2017. Apabila ada yang masih kurang, itu menurutnya hal biasa dan merupakan proses untuk menuju kesempurnaan.

"Yang sekarang sistem online sudah baik, teknologi informasi dan sistemnya juga sudah terintegrasi lebih bagus, sehingga transparansi makin terjamin," ujar Taufik.


"Sebagai pimpinan dewan kami beri apresiasi terhadap PPDB, kerja keras seluruh pihak. Saya ikut menjamin proses yang sekarang transparan dan menuju kesempurnaan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, banyak masyarakat, khususnya yang di Jawa Tengah, mengeluhkan aturan kuota minimal siswa dari keluarga miskin 20 persen pada PPDB. Sejatinya, aturan tersebut dibuat agar tidak ada diskriminasi di berbagai kalangan karena semua masyarakat berhak bersekolah.

Namun, kemudahan untuk mendapat akses pendidikan tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum, seperti dengan memalsukan SKTM. Beberapa hal lain juga dikeluhkan, termasuk soal rayon.
(elz/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed