Soal RUU Pemilu, PKB: Pendukung Tak Harus Sama dengan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah tak mau mengalah dengan DPR dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). PKB sebagai partai pendukung pemerintah tak punya sikap yang sama.

"PKB punya sikap sendiri karena berdasarkan hasil kajian. Dan memang tidak harus sama karena ini kan ranah nya parpol, bukan masalah eksekutif," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (16/6/2017).

Sikap PKB tidak sama dengan pemerintah karena menurutnya hasil kajian yang berbeda. Daniel mengatakan pihaknya memilih hasil kajian yang terbaik.

"Nggak sama karena hasil kajian PKB seperti itu. Ada simulasi-simulasi nya atas berbagai pilihan, PKB memlilih hasil kajian yang terbaik," tuturnya.

Baca juga: Mendagri: Kami Sudah Mengalah di RUU Pemilu, Sekarang Giliran DPR

Aspek kajian tersebut dikatakan Daniel dilihat dari aspek basis PKB, penguatan demokrasi, dan aspek keterwakilan. Dari situ kemudian disesuaikan dengan sistem pileg dan pilpres serentak untuk 2019 nanti.

"Jadi kajian yang memiliki irisan optimal dari berbagai aspek tersebut yang diambil PKB," tambah Daniel.

Untuk ambang batas capres, PKB awalnya berada di posisi 4-5 persen. Sama dengan parliamentary threshold (ambang batas capres). Meski begitu, PKB sebenarnya masih bisa mengubah sikap melalui lobi-lobi. Menurut Daniel, PKB bahkan sempat naik untuk mencari jalan tengah.

"Kalau belum ada perubahan 4 atau 5 persen. Bisa saja (berubah) karena semua terus dibahas agar tercapai kesepakatan terbaik," ucapnya.

Daniel mengatakan, saat lobi-lobi di Pansus RUU Pemilu sempat hampir mencapai kata sepakat. Dia menyebut sempat muncul alternatif tengah yang bisa disepakati PKB yakni berada di angka 10 persen.

Baca juga: Tolak Voting Pekan Depan, Pemerintah Ancam Mundur dari RUU Pemilu

Namun karena sikap pemerintah yang malah mengancam ingin mundur dari pembahasan RUU Pemilu karena DPR tak mau mengikuti di angka 20-25 persen, itu membuat fraksi-fraksi kembali balik arah. Daniel pun berharap agar pemerintah lebih bijaksana dalam bersikap, mengingat UU Pemilu sejati nya berurusan dengan partai politik.

"Kemarin sudah hampir final ada jalan tengah, tapi karena adanya sikap pemerintah yang nyatakan akan mundur bila tidak sesuai maunya pemerintah, malah membuat partai-partai kembali ke sikap semula, nol persen. Jalan tengahnya 10%," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

"Pelaku dan pelaksana utama RUU ini kan partai, harusnya pemerintah bisa memahami dan mendorong lobi-lobi berjalan baik, bukan sebaliknya," imbuh Daniel.

Pemerintah menolak menurunkan presidential threshold di bawah 20 persen karena merasa pada isu-isu krusial yang lain, eksekutif sudah mengalah. Di isu penambahan kursi DPR, pemerintah memang terkesan mengalah dengan keinginan DPR.

"Urusan tambahan kursi kan berdasarkan rumus kajian yang ada, sesuai keterwakilan dan keadilan wilayah, nggak ada urusannya sama ngalah atau tidak," tukasnya.

Daniel menilai tidak relevan apabila pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu menyatakan banyak mengalah. PKB pun yakin pada akhirnya akan ditemukan kata sepakat antara DPR dengan pemerintah.

Baca juga: Pansus DPR Sepakat Alokasi Tambahan 15 Kursi, Ini Rinciannya

"Kesannya pemerintah merasa jadi partai. Tapi PKB yakin pemerintah pada akhirnya akan arif bijaksana, dan akan mendukung apa pun hasil lobi dan keputusan pansus," sebut Daniel.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta DPR mengalah dari pemerintah untuk isu ambang batas capres. Pemerintah lalu mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika DPR tak mengakomodasi presidential threshold di angka 20-25%.

Thahjo menyebut dengan kondisi itu, Pemilu 2019 akan menggunakan UU Pemilu yang lama, dengan ambang batas capres juga 20-25 persen seperti keinginan pemerintah. Politikus PDIP itu juga menepis anggapan bahwa pemerintah ngotot presidential threshold tinggi untuk menguntungkan Presiden Joko Widodo maju lagi pada 2019.

"Nggak (memudahkan Jokowi), semua bisa maju. Prabowo bisa maju, siapa pun bisa maju kok. Jujur, 20-25% tuh bisa 4-5 pasang loh kemarin," tukas Tjahjo, Kamis (15/6). (elz/imk)