Cabut Gugatan Pasal 'Sakti' UU 32/2009, Tim Pengusaha Irit Bicara

Jakarta - Kuasa hukum uji materi pasal 'sakti' penjerat pembakar hutan, Refly Harun dan M Salman Darwis menolak bicara alasan pencabutan gugatan. Hal itu senada dengan perwakilan pengusaha yang hadir dalam sidang di Mahkmah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

"Tanya ke prinsipal saja," ujar Refly usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

Refrly sendiri mengaku enggan memberi tahu alasan pemohon cabut gugatan tersebut. Dirinya pun memilih menjawab diplomatis, ada hak selaku kuasa yang tidak diberikan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

"Kita menghormati kesepakatan kita (dengan pemohon). Karena nanti apa yang saya sampaikan belum tentu sama karena prinsipal ada dua," papar Refy.

Sedangkan dua orang perempuan perwakilan APHI dan GAPKI yang menggenakan kerudung warna jingga dan hitam itu memilih bungkam. Kedua wanita itu langsung meninggalkan Refly dan Salman yang tertahan oleh wartawan usai persidangan.

"Mohon maaf ya mas, saya tidak memiliki kewenangan," ujar ibu yang mengenakan kerudung jingga tersebut.

Baca juga: Jokowi dan Kemenangan Rp 18 Triliun Melawan Pembakar Hutan

Sebagaimana diketahui, APHI dan GAPKI mencabut uji materi UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Mahkamah Konsitusi (MK). Pencabutan dilakukan di tengah sidang agenda perbaikan permohonan.

Sebelumnya mereka mengajukan gugatan, salah satunya soal strict liability yang termuat dalam Pasal 88 UU 32/2009. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam permohonannya, APHI dan GAPKI meminta MK memberikan tafsir bersyarat terhadap pasal 88 itu. Sehingga berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan. (edo/asp)