Arahan Jokowi ke UKP Pancasila: Jangan Hanya Sosialisasi Kognitif

Jakarta - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Dewan Pengarah dan Ketua Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) langsung melakukan rapat perdana. Dalam rapat tersebut ada arahan khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Arahan Presiden dan Wakil Presiden supaya unit ini bukan hanya menjalankan semacam sosialisasi yang sifatnya kognitif saja, yang sifatnya pembekalan-pembekalan seperti itu saja, tapi harus melakukan pengukuran-pengukuran," kata Ketua UKP-PIP Yudi Latif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Baca juga: Rapat Perdana UKP Pancasila, Mahfud MD: Baru Bicara Teknis

Yudi mengatakan, dalam pengarahannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator agar pembangunan. Sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan semangat Pancasila.

"Jadi jangan sampai di level yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi.

Baca juga: Apa Beda UKP Pancasila Bikinan Jokowi dan BP7 di Era Soeharto?

Dikatakan Yudi, belum banyak hal yang dibahas dalam rapat perdana tersebut. Namun yang penting, telah disepakati bahwa unit ini akan lebih mengundang peran komunitas yang lebih luas.

"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan Dewan Pengarah-nya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kedua tadi itu supaya Pancasila jangan mengawang-awang, dibikin indikator-indikator lebih terapan," jelasnya.

Untuk target yang akan dicapai, lanjut Yudi, memang belum dirumuskan secara rinci. Namun yang pasti, UKP-PIP ini dimandatkan oleh Presiden untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Selain itu, peran komunitas harus diperkuat.

"Ketiga harus masuk ke tingkat indikator-indikator paling tidak itu jadi pertimbangan," katanya.

Untuk para deputi UKP-PIP ini, lanjut Yudi, nantinya akan diisi oleh tenaga profesional. "Yang bisa menurunkan itu (nilai Pancasila-red) ke level, program-program yang sesuai zaman kini," katanya. (jor/bag)