Kader PPP Usulkan Romi Jadi Pimpinan MPR

Jakarta - Wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 11 orang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Meski usul masih dibahas, ternyata sudah ada nama yang disiapkan oleh partai politik untuk mengisi posisi tersebut.

Salah satunya adalah PPP. Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut sejumlah kader mengusulkan ketua umum mereka yaitu Romahurmuziy untuk menjadi pimpinan MPR.

"Ya, itu baru usulan dari sebagian anggota Fraksi PPP, tapi belum ditanyakan apa Ketum (Romi) PPP nya mau atau tidak," ujar Arsul melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (24/5/2017).

Baca juga: Banggar: Penambahan Pimpinan MPR Jadi 11 Habiskan Anggaran Rp 200 M

Arsul menjelaskan, Romi merupakan sosok yang paling dominan menyuarakan isu kebangsaan. Romi juga dinilai bisa masuk ke berbagai lapis masyarakat.

"Ya karena beliau di PPP yang selama ini paling intens menyuarakan soal-soal kebangsaan dalam berbagai kuliah umum. Selain itu juga ceramah-ceramah agama di berbagai perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya," jelas

Baca juga: Tolak Pimpinan Jadi 11, Ketua MPR: Jangan Bikin Kesebelasan Bola

Arsul mengatakan usulan soal penambahan kursi MPR ini berasal dari fraksi-fraksi lain juga. PPP kemudian merespon usulan yang ada.

"PPP lebih memposisikan diri untuk melihat atau merespon usulan yang sudah ada dari fraksi-fraksi lain soal ini dari pada menginisiasi usul baru. Kan, ada beberapa usulan soal penambahan ini. Antara lain dari PDIP, PKB, dan lainnya," kata Arsul.

"Nah, saat ini setelah ada pembicaraan awal mengerucut jadi dua opsi. Pertama menambah 2 di DPR dan 3 di MPR atau menambah 2 di DPR dan 6 di MPR untuk mengakomodasi fraksi-fraksi yang belum dapat porsi pimpinan," imbuhnya.

Baca juga: JK Tak Setuju Kursi Pimpinan Parlemen Ditambah

Usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen muncul dalam pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Usulan tersebut adalah penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut merupakan dinamika yang terjadi pada setiap fraksi. Tetapi usulan tersebut belum final dan bisa saja dibatalkan jika pemerintah tidak menyetujui.

"Tapi ini belum final karena belum ambil keputusan. Tentu tergantung pertimbangan masing-masing fraksi, apakah bisa, tetapi jangan lupa, semua tergantung sikap pemerintah. Sekalipun fraksi mengusulkan tapi bila pemerintah tidak setuju, tentu tidak akan selesai," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

(lkw/imk)