Novanto Minta Surat Keberatan Pencekalan Tak Dikirim ke Jokowi

Jakarta - Pimpinan DPR awalnya berencana mengirimkan nota keberatan perihal pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ke Presiden Joko Widodo, namun pengiriman itu ditunda. Novanto mengaku sebagai yang meminta penundaan itu.

"Memang saya sejak awal masalah pencekalan itu saya akan jalani semua apa yang menjadi proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK dan saya sangat kooperatif. Dan tentu masalah pencekalan dan juga surat saya juga sudah mengimbau untuk tidak dilakukan," ujar Novanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Baca Juga: Pimpinan DPR Tunda Kirim Surat Keberatan Pencekalan Novanto

Novanto, yang masih berstatus saksi terkait dengan kasus e-KTP, dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak Senin (10/4) lalu. Ia dicegah selama enam bulan ke depan.

Pada Selasa (11/4), sehari setelah surat pencekalan terhadap Novanto dikeluarkan, dua Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon, mengadakan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus).

Baca Juga: Beda Sikap Pimpinan DPR soal Pencekalan NovantoWakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat Bamus digelar untuk menindaklanjuti surat aspirasi dari Fraksi Partai Golkar. Dalam suratnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan keberatan atas pencekalan Novanto. Surat ini sebenarnya rencananya diteruskan dalam bentuk nota keberatan dan akan dikirim kepada Presiden Jokowi. (nif/imk)