Anas Sebut Ada Arahan Wanbin Soal e-KTP, Ini Kata Demokrat

Jakarta - Dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku meneruskan arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan arahan dari SBY yang saat itu menjabat sebagai presiden adalah hal yang wajar.

"Program pemerintah itu harus betul-betul terealisasi yang baik, terutama dari dukungan partai pendukungnya sendiri. Rasanya itu sesuatu hal yang wajar dan seluruh presiden pasti akan melakukan, dan tidak hanya di Indonesia, seluruh negara pasti akan didukung sepenuhnya oleh partai pendukung pemerintah tersebut," ujar Agus di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/4/2017)

Menurut Agus, wajar jika presiden, kala itu SBY, memberi arahan kepada partai pendukungnya untuk mensukseskan program yang dijalankan pemerintah. "Ini kan sesuatu hal yang biasa dilakukan sehingga hal-hal yang terjadi itu memang lumrah dilakukan presiden bahwa memberikan arahan kepada partai pendukungnya untuk betul-betul menyukseskan program pemerintah," sebutnya.

Baca Juga: Proyek e-KTP, Anas Bicara Arahan Ketua Wanbin Demokrat

Sebelumnya dalam sidang e-KTP Kamis (6/4) kemarin, Anas menyebut SBY saat itu memberi arahan umum agar semua kebijakan pemerintah agar didukung.

"Yang saya sampaikan adalah lanjutan pesan dari Ketua Dewan Pembina yang saat itu presiden agar seluruh anggota fraksi di setiap alat kelengkapan dewan mendukung seluruh kebijakan dan program pemerintah. Tapi tentang proyek dan pengadaan itu sama sekali tidak ada," ucap Anas dalam sidang, Kamis (6/4).

"Jadi saya yakin betul tidak ada arahan soal e-KTP tapi arahan umum dewan pembina kami agar semua kebijakan pemerintah didukung. Itulah yang disampaikan," sambung Anas yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut Anas, program e-KTP merupakan upaya pemerintah memperbaiki sistem administrasi kependudukan nasional. "Dan ada arahan dari ketua dewan pembina Partai Demokrat yang saat itu jadi presiden agar semua program pemerintah didukung oleh Fraksi Partai Demokrat dan partai koalisi. Yang saya tahu soal kebijakannya, kalau pengadaannya saya nggak tahu Yang Mulia," beber Anas (gbr/imk)