Diadukan Ikatan Hakim ke Jokowi, KY: Komunikasi Sudah Dibangun

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) memastikan komunikasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP Ikahi) sudah terjalin dengan baik. KY menepis tudingan pihaknya seolah ingin mengambil sebagian kewenangan Mahkamah Agung (MA).

"Soal pertemuan Ikahi dengan Presiden, perlu diketahui bersama bahwa telah ada komunikasi yang konstruktif antara rekan-rekan Ikahi dengan KY dan hasilnya sangat baik," ujar jubir KY Farid Wajdi kepada detikcom, Selasa (28/3/2017).

Farid menyebut usulan tentang pembagian tanggung jawab (share responsibility) tidak dipahami utuh. Padahal sebagian hakim, menurutnya, sudah menerima usulan tersebut.

Baca Juga: Temui Jokowi, Ikatan Hakim Laporkan Komisi Yudisial

"Ide soal kontribusi dalam mengelola hakim hanya belum terjelaskan secara utuh. Bahwa komunikasi konstruktif yang telah dibangun pasti akan membuahkan hasil yang baik pula," bebernya.

Di sisi lain, Farid menyetujui permintaan Ikahi tentang rekrutmen hakim baru untuk kebutuhan lembaga. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan moratorium hakim.

"Hanya saja, yang perlu diperhatikan juga, distribusi hakim harus secara proporsional dan disesuaikan dengan beban perkara yang bervariasi tiap daerah," pungkasnya.

Keluhan Ikahi soal KY disampaikan dalam pertemuan Pengurus Pusat Ikahi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Ikahi mengeluhkan keberadaan KY yang dianggap ingin mengambil peran MA.

Baca Juga: Temui Ikahi, Jokowi Minta 'Ketegangan' KY dan Hakim Diakhiri

Atas aduan tersebut, Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak berada dalam posisi membela salah satu pihak. Yasonna mengatakan pemerintah akan menampung pendapat dari para hakim dan KY.

"Itu pikiran-pikiran yang mereka (Ikahi) sampaikan. Nanti kita lihatlah," ujar Yasonna setelah mendampingi PP Ikahi menemui Jokowi di Istana Merdeka, Senin (27/3). (edo/fdn)