Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Kamis, 09 Mar 2017 06:48 WIB
Ilustrasi (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Ilustrasi (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Jakarta - Kasus KTP elektronik atau e-KTP telah bergulir sejak 2011. Kini kasus tersebut akan disidangkan hari ini.

Berdasarkan data yang dihimpun detikcom, Kamis (9/3/2017), kasus e-KTP telah bergulir selama hampir 6 tahun hingga akhirnya disidangkan oleh PN Tipikor. Selain oleh KPK, sebenarnya kasus ini pernah diusut oleh Polri dan Kejaksaan Agung.

Megaproyek e-KTP mulanya direncanakan senilai Rp 6,9 triliun. Kemendagri menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun pada 2010 untuk proyek yang direncanakan rampung pada 2012 ini.

Setelah ditenderkan, anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun. Ada 5 korporasi yang menjadi pemenang tender dalam proyek ini.

KPK menetapkan tersangka pertama untuk kasus e-KTP pada 22 April 2014. Tersangka pertama itu adalah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto.



KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016, yakni sebesar Rp 2,3 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Total ada 280 saksi yang dipanggil KPK sebagai saksi terkait dengan skandal e-KTP ini. KPK lalu menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka, yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman pada 30 September 2016.

Kasus ini dilimpahkan oleh KPK ke PN Tipikor pada 1 Maret 2017. Ada 24 ribu lembar berkas kasus dan 122 halaman dakwaan dalam kasus ini.

PN Tipikor dijadwalkan menyidangkan kasus ini pada pukul 09.00 WIB pagi ini. Akan ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan nantinya. (bag/idh)