Pansus RUU Terorisme Dilarang ke Inggris, Ketua DPR: Teleconference Saja

Jakarta - Pansus RUU Terorisme belum diizinkan Pimpinan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) membeberkan alasan mengapa kunjungan tersebut "dilarang".

"Bukan hanya pansus itu (terorisme, -red) tapi untuk pansus yang lain juga. Sekali lagi ini keputusan bersama dalam rapat bamus pada saat itu. Jadi kalau ada perubahan rapat sejenis itu enggak bisa satu persatu," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Akom menjelaskan, keputusan tersebut telah disepakati oleh seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Jika Pansus RUU Terorisme diizinkan kunker dikhawatirkan makin banyak pansus yang ingin ke luar negeri.

"Kekhususan satu, yang lain juga dan setahu itu bukan hanya pansus itu tapi yang lain juga. Konsisten untuk itu belum ada perubahan sekali lagi yang akses itu kita dapat semua referensi yang ada di era teknologi yang itu," paparnya.

"Sudah sudah lama. Cuma sekali lagi apa namanya setiap orang punya pandangan sendiri. Keputusan bersama tidak mudah. Kita memahami bahwa keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Dan kalau ada perubahan dirapatkan. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan," sambung dia.

Akom menjelaskan, jika ingin menimba ilmu ke luar negeri anggota dewan bisa menggunakan teleconference. Menurutnya itu lebih hemat biaya.

"Sudah siap semua, kalau teleconference," ujarnya.

Sebelumnya, Pansus RUU Terorisme menyayangkan sikap pimpinan DPR yang belum mengizinkan pihaknya untuk terbang ke Inggris untuk melakukan kunjungan. Padahal menurut Ketua Pansus Muhammad Syafii, kunjungan tersebut penting untuk membuat RUU Terorisme lebih komprehensif.

"Urgensinya itu kan orang selama ini menganggap apa aja yang dibikin tuh hura-hura segala macam, keluar negeri negatif. Gimana? UUnya transnasional, foreign international terrorism, semuanya transnasional. Terus kita mau belajar sesuatu yang belum ada ke luar negeri dianggap negatif," kata Syafii terpisah. (wsn/imk)