ICW Rilis Temuan Peluang Korupsi Barang dan Jasa di Kemendikbud

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data temuan peluang korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data tersebut merupakan hasil pemantauan ICW pada 2015.

Kajian dilakukan dengan pemantauan melalui opentender.net yang merupakan alat pemantauan yang dikembangkan oleh ICW bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

"Entitas yang dinilai hanya perusahaan rekanan dan unit utama atau unit-unit yang ada di Kemendikbud," ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri saat jumpa pers di Tartine Restaurant, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).

Pada 2015 lalu, Kemendikbud mendapat anggaran Rp 46,5 Triliun yang tersebar di kementerian dan lembaga serta di transfer ke daerah. Unit/ unit utama Kemendikbud yang paling besar nilai proyeknya dalam pengadaan barang dan jasa yakni Direktorat Pembinaan SMP dengan nilai proyek Rp 241 Miliar dan Museum Nasional yang tercatat Rp 207 Miliar.

"Terjadi perbedaan yang cukup mencolok antara pagu dan nilai kontrak di PBJ Kemendikbud. Ada indikasi proses penganggaran sangat burukm anggaran dibuat dengan nilai besar padahal realisasinya hanya kecil," jelas Febri.

ICW juga merilis daftar 10 paket pengadaan barang dan jasa di Kemendikbud yang paling beresiko dari hasil temuan mereka yakni

1. Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung C dan entrance Museum Nasional tahap III

2. Pengadaan jasa sewa bandwidth zona kantor dan kelengkapannya

3. Pengadaan jasa sewa bandwidth zona sekolah dan kelengkapannya

4. Pengadaan jasa lainnya sewa transponder dan TV Uplink (satelit)

5. Pengadaan peralatan laboratorium komputer TIK SMP Paket 1

6. Pengadaan digital cinema projector portable

7. Upgrade sistem pemantauan

8. Pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan (cleaning service) gedung/ rumah/ halaman kantor PPPPTK bisnis dan pariwisata

9. Pengadaan outsourcing tenaga kebersihan Untirta tahun 2015

10. Sewa cloud server

Menanggapi temuan ICW, Inspektur Investigasi Irjen Kemendikbud Suyadi mejelaskan hasil tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apa yang terjadi.

"Tim saya kan nggak terlalu banyak. Sementara (temuan ICW) ada 10. Untuk masalah itu butuh waktu 2 minggu hingga 20 harian untuk bisa mendapat gambaran kondisi yang sebenarnya. Judulnya audit. Bukan hanya verifikasi," ujar Suyadi. (nkn/rvk)