Di Muktamar XVII IMM, Ketua MPR Bicara Pentingnya Haluan Negara

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi pembicara dalam rangkaian acara Muktamar XVII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam paparannya, Zulkifli menekankan pentingnya haluan negara.

Acara yang digelar di Aula Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (24/5/2016) ini berlangsung meriah. Acara diikuti ratusan peserta perwakilan IMM seluruh Indonesia.

Mengawali paparannya, Ketua MPR mengingatkan tentang perlunya Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa dimengerti dan dipahami kemudian diamalkan. "Pancasila untuk sebagian besar rakyat Indonesia sebenarnya tidak perlu diajarkan lagi. Pancasila sebenernya adalah hasil penggalian kembali dari karakter asli bangsa Indonesia hanya sedikit terlupakan saja apalagi pasca reformasi bergulir dan implementasinya saja yang agak kurang," kata Zulkifli.

Contoh, implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus lebih diperhatikan lagi. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin terasa. Dalam konteks negara masih timpang kemajuan antar satu daerah dan daerah lainnya.

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat baru terwujud jika pembangunan nasional secara adil menyentuh seluruh bagian wilayah Indonesia dan alhamdulillah sekarang pemerintah berusaha mewujudkan itu dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan," ujarnya.

MPR pun, kata Zulkifli, berperan mendorong kemajuan negara Indonesia. "Salah satunya dengan mengkaji sistem haluan negara hasil dari aspirasi rakyat dan berusaha agar sistem haluan negara segera terbentuk," katanya.

"Haluan negara membuat pembangunan nasional menjadi fokus, sistematis dan simultan serta massif. Haluan negara menetapkan bagaimana pembangunan Indonesia 20, 50, 100 tahun mendatang," imbuh Ketum PAN ini.

Zulkifli lantas menekankan pentingnya generasi muda memahami makna Pancasila. "Pancasila juga bukan kata kerja tapi kata sifat harusnya menjadi sifat bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki arti cinta kasih, toleransi dan gotong royong," katanya.

"Pancasila juga harus terimplementasikan secara perilaku. Semua rakyat terutama pejabat dan elit penguasa harus mencerminkan Pancasila, semua harus diamalkan. Demikian pula dengan musyawarah untuk mufakat apapun yang menjadi kebijakan harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat sehingga akan tercipta keadilan sosial," pungkasnya.

(van/tor)