"DPR serius, semuanya harus siap dites narkoba. Apa di setiap fraksi atau secara keseluruhan. Bisa saja berkala atau kerjasama dengan BNN," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2016).
"Bisa 3 bulan, 6 bulan sekali, tapi ada baiknya dilakukan secara dadakan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu sudah ada wacana juga dengan BNN. Di eksekutif juga diperiksalah. Juga di kepolisian dan TNI sendiri," ujar Waketum Gerindra ini.
Terkait kasus Ivan Haz sendiri, Fadli mengtakan bahwa keterlibatannya masih harus dibuktikan. Bila terbukti,Β sanksi keras juga harus datang dari partai.
"Kalau ada bukti itu, tingkat partai yang harus memutuskan," ucapnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut ada 33 orang yang terlibat dalam penggerebekan narkoba oleh satuan Kostrad. Polri juga siap menangani pelimpahan kasus untuk sipil yang terkait dalam kasus ini.
"Tadi dilaporkan oleh Panglima TNI, ada perkembangan, Yang TNI 19 personel, Polri 5, sipil dan anggota DPR ada 9," kata Badrodin, Rabu (24/2). (imk/aan)










































