Kontroversi Paspor Hitam untuk Parlemen, Ketua DPR: Bisa Dievaluasi

Jakarta - Wacana paspor diplomatik atau paspor hitam untuk anggota DPR yang dicetuskan Setya Novanto menuai protes. Ketua DPR Ade Komarudin berjanji akan mengevaluasinya.

"Itu kan langkah yang lama, saya akan bicara lagi dengan pimpinan fraksi seluruhnya, itu langkah yang lama," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Paspor hitam selama ini hanya dimiliki oleh pimpinan DPR. Nah, lebih lanjut, seluruh anggota DPR diwacanakan akan memegangnya demi kekebalan diplomatik.

"Nanti akan kita bicarakan lagi. Bisa dikaji, bisa dievaluasi," ucap politikus Golkar ini.

Bila melihat ke belakang, ide paspor diplomatik untuk anggota DPR itu pertama dikemukakan Novanto dalam pidato pembukaan masa sidang pada Maret 2015. Dia menyebutnya sebagai kabar gembira.

"Ini kabar gembira. Tidak hanya pimpinan dewan saja yang hanya mendapatkan paspor diplomatik, melainkan juga anggota dewan yang sedang diurusi. Ini sejarah baru," kata Novanto dalam pidatonya, di sidang paripurna pembuka masa sidang ketiga, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Alasannya, DPR memiliki peran instrumental mendukung misi pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dengan adanya paspor diplomatik, komunikasi politik anggota dewan memiliki dampak positif buat kebaikan untuk hubungan antarbangsa.

"Ini untuk menerbitkan paspor diplomatik bagi para anggota DPR guna memfasilitasi tugas dan misi diplomatik para anggota," sebutnya.

(imk/van)