Soal Gafatar, Istana: Siapapun yang Diserang, Pemerintah Wajib Melindungi

Jakarta - Ribuan anggota kelompok Gafatar diungsikan dari kawasan Menpawah, Kalimantan Barat, setelah mendapat penolakan dari warga setempat. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

"Pemerintah tentunya harus hadir pada semua warga bangsa yang ada. Untuk itu, Presiden telah meminta untuk Menko Polhukam dan Mendagri, Kepolisian, dan Panglima TNI untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).

Seskab Pramono Anung (Bagus PN/detikcom)

Baca juga: Menko Polhukam: KRI Akan Bawa Ribuan Anggota Gafatar dari Kalbar ke Semarang

Pramono mengatakan, ribuan anggota Gafatar itu memang sempat mengalami keterlambatan untuk direlokasi. Akhirnya, warga geram dengan keberadaan kelompok ini dan melakukan penyerangan.

"Sekarang kan sudah semuanya direlokasi. Kemarin memang sempat terjadi, karena keterlambatan melakukan relokasi, diminta empat hari, ternyata belum empat hari juga dilakukan serangan oleh warga," kata Pramono.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Pemda Lalai Kontrol Gerakan Gafatar di Menpawah

Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi persoalan ini?

"Ke depan tentunya yang paling penting, yang pertama, dibedakan dulu, terhadap organisasinya, apabila organisaisi tersebut memang bertentangan dengan apa yang sudah kita atur dalam perundang-undangan, tentunya pemerintah akan mengambil tindakan. Tetapi terhadap warga sendiri atau siapapun yang kemarin mengalami diserang, pemerintah bertanggung jawab. Wajib untuk melakukan perlindungan," jelas Pramono. (rjo/hri)