M Askin, Hakim di MA yang Menolak Pencabutan Hak Politik Gubernur Riau

Andi Saputra - detikNews
Senin, 28 Sep 2015 12:38 WIB
Ilustrasi (ari/detikcom)

3. Kursin Tutupoho (44) dan Yusuf Idris (49)

Keduanya merupakan PNS Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Maluku Utara. Saat digelar program pendaftaran sertifikat gratis (Prona) keduanya memungut pungli dari para kepala desa di Halmahera Tengah sebesar Rp 18 juta.

Atas perbuatannya, keduanya diadili. Namun Pengadilan Negeri (PN) Soasio menilai keduanya tidak bersalah dan membebaskannya pada 16 Februari 2010. Vonis bebas ini dianulir Mahkamah Agung (MA) pada 2- Oktober 2010 dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Kursin dan Yusuf.

Atas hal ini, Kursin dan Yusuf mengajukan peninjauan kembali (PK). M Askin yang duduk sebagai anggota majelis menilai Kursin dan Yusuf harus dibebaskan sebagaimana putusan tingkat pertama. Alasan M Askin lainnya yaitu karena jaksa menuntut 3 tahun, tapi kasasi menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara.

Tapi pendapat M Askin kalah oleh hakim agung Zaharuddin Utama dan Prof Dr Surya Jaya. Alhasil, Kursin dan Yusuf tetap dipenjara.