ADVERTISEMENT

Selain Naikkan Denda, Menhan Kaji Sanksi Berat Bagi Pelanggar Udara RI

- detikNews
Jumat, 07 Nov 2014 14:34 WIB
Jakarta -

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tengah menggodok peraturan baru terkait sanksi bagi pesawat negara asing yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. Menhan mengkaji opsi lainnya sebagai sanksi bagi pelanggar.

"Betul, jadi ke depan kita harus yang keras, tegas. Kalau denda yang besar saja. Kita akan kumpul dulu, bicarakan dulu kalau sudah sepakat baru kita sampaikan ke presiden," ujar Ryamizard di sela pameran Indo Defence 2014 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Jumat (7/11/2014).

Menhan menjelaskan, TNI AU kerap 'tekor' dalam operasi pengejaran pesawat asing yang melintas di wilayah udara Indonesia. Sebab biaya operasional pesawat Sukhoi saat melakukan pengejaran lebih besar dibanding denda yang dibayar pihak asing Rp 60 juta atas pelanggaran yang dilakukan.

Bila revisi kenaikan denda ini disepakati nantinya, Menhan akan mensosialisasikannya ke negara tetangga. "Kita berlakukan, kita sampaikan ke negeri tetangga kalau pelanggaran seperti itu dendanya segini. (Ada) banyak, sebulan terakhir banyak (yang melanggar)," jelas mantan KSAD itu.

Apakah mungkin pesawat yang melanggar wilayah Indonesia akan disita? "Kita rapat dulu (tentang penyitaan), nanti kalau main embat-embat aja nanti dibilang melanggar HAM lagi (Pelanggaran karena) radar belum cukup, masih ada 8 titik (yang kurang)," tutur Ryamizard.

Menhan mengaku akan melakukan pengetatan lalu lintas udara agar tak ada lagi pesawat asing yang secara ilegal masuk ke Indonesia. Stake holder pertahanan negara akan terus berkoordinasi untuk menangani permasalahan tersebut.

"Kita jelas baik perhubungan atau pertahanan menyerahkan kepada TNI, TNI menyerahkan kepada AU," tutupnya.

(ear/fdn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT