Menurut informasi, sebelumnya mediasi akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bertemu kedua pemimpin negara itu secara terpisah. Namun, format pertemuan tersebut diubah menjadi trilateral antar ketiga negara.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tiba lebih dulu di area KTT ASEAN, Jakarta Convention Center (JCC), Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2011). Hun Sen tiba sekitar pukul 07.50 WIB dengan pengawalan kenegaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pertemuan tingkat menteri antara ketiga negara telah dilakukan untuk mencari solusi konflik perbatasan di dekat kuil Preah Vihea. Kontak senjata antara pasukan Thailand dan Kamboja di lokasi itu beberapa waktu lalu telah menimbulkan korban tewas.
Menlu Marty Natalegawa Jumat (6/5) bertemu terpisah dengan Menlu Kamboja Hor Namhong, dan berikutnya, Menlu Thailand Kasit Piromya. Kesepakatan tercapai, bahwa kedua negara menyetujui term of reference (TOR) yang ditawarkan oleh Indonesia berupa pengiriman tim peninjau ke wilayah konflik. Kamboja sudah menjawab secara formal, namun Thailand baru menyetujui secara prinsipil.
Dalam pertemuan antar leaders pada hari pertama KTT ASEAN kemarin, ketegangan kembali muncul saat Hun Sen dan Abhisit membacakan sikap mereka masing-masing terkait konflik perbatasan. Hun Sen menyesalkan sikap Thailand yang belum menandatangi secara resmi TOR yang ditawarkan Indonesia.
Syarat penarikan tentara Kamboja sebelum tim peninjau itu tiba dikatakannya tidak rasional, justru Thailand lah yang harus melakukan itu.
"Thailand tidak memiliki niat untuk menerima tim peninjau indonesia dan tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini sesuai dengan hukum internasional dan cara damai. Thailand, sebagai negara besar, terus memiliki ambisi untuk memperpanjang konflik bersenjata untuk melanggar lemah tetangga anggota ASEAN," kata Hun Sen.
Abhisit tidak kalah keras menanggapi pernyataan Hun Sen. Menurutnya, pemecahan masalah Kamboja-Thailand melalui Thai-Cambodian Joint Commission on Demarcation for Land Boundary (JBC) hingga saat ini sebenarnya berjalan. Namun, Kamboja sengaja membawa masalah ini ke tingkat internasional.
"Mengenai TOR pengiriman observer Indonesia, Kabinet Thailand telah menyetujuinya. Namun, jika tim itu akan dikirim, harus ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Kamboja sesuai MoU 2000. Ini termasuk penarikan pasukan Kamboja dan penduduk yang berada di area," kata Abhisit sambil menambahkan MoU 2000 menyatakan tidak akan ada lagi pergerakan pasukan di wilayah yang menjadi sengketa.
(irw/van)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini