Kantor DPP Golkar, Diperebutkan Sampai Berdarah Lalu Ditelantarkan

Jakarta - Konflik dua kepengurusan di Partai Golkar ternyata berimbas ke kantor DPP Golkar. Dulu, kantor tersebut sampai diperebutkan hingga muncul korban luka. Namun kini, ditelantarkan sampai tak ada listrik.

Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakrie berkonflik sejak tahun 2014 lalu. Dua tokoh yang mengaku sebagai ketua umum Golkar itu pernah saling klaim kekuasaan dan berebut kantor DPP Golkar. Sempat terjadi aksi saling serang massa, bahkan sampai ada yang terluka.

Pada 25 November 2014 lalu, massa AMPG yang berseragam lengkap yang sedang berjaga di DPP Partai Golkar tiba-tiba diserang oleh massa AMPG lainnya yang disebut berasal dari kubu Yorrys Raweyai. Kericuhan pun terjadi.

Tak lama berselang, ketika kantor dikuasai kubu Agung, diklaim terjadi penyerangan juga. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengungkapkan ada penyerangan terhadap kantor DPP Golkar. Namun dia tak menyebut rinci bentuk penyerangannya. Padahal saat itu, kedua kubu sedang menjajaki untuk islah.

"Ada serangan ke kantor DPP Golkar pukul 03.00 WIB pagi tadi. Kami kaget mendengar laporan itu karena saya sedang di Batam bersama ketua umum, sebelumnya di Babel untuk musyawarah daerah," ucap Leo Nababan kepada detikcom, Senin (8/5/2015).

Setelah lama diperebutkan, kabar tak sedap datang dari kantor tersebut. Kubu Agung dituding menelantarkan kantor dengan cara tak membayar tagihan listrik. Yorrys bahkan menyebut angkanya mencapai Rp 400 juta.

suasana kantor Golkar

Pantauan detikcom di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (2/1/2016) hanya ada dua petugas sekuriti yang berjaga. Seorang duduk di depan gedung utama, sementara seorang lagi tidur beralaskan tikar di teras gedung itu.

Lampu-lampu tampak padam sehingga mengandalkan sinar matahari untuk penerangan. Semua ruangan dikunci rapat dengan rantai sepeda dan pengikat kabel.

Menurut Yorrys, Agung Cs yang menghuni kantor DPP Golkar Slipi menunggak uang listrik 2 bulan. Yorrys menyebut kubu Agung tak membayar uang listrik bulan Oktober dan November. Total tagihan mencapai Rp 400 jutaan.

"Tagihannya Rp 400 juta-an. Itu juga sudah saya kurang-kurangi pemakaian listriknya, AC dimatiin. Kalau pemakaian normal, satu bulan itu Rp 400 jutaan," papar Yorrys yang sudah mengundurkan dari posisi Waketum kubu Agung ini.

Menanggapi hal ini, kubu Ical mengaku akan melunasi semua tagihan itu. Bendahara Umum Partai Golkar Kubu Ical, Bambang Soesatyo mengatakan, tak hanya tagihan listrik yang belum dibayar Agung dkk, tapi juga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Golkar. Jumlahnya tak sedikit, lebih dari Rp 1 miliar.

"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam," papar Bambang.

Meski begitu, kubu Agung punya penjelasan tersendiri soal ini. Bendahara umum Golkar hasil Munas Ancol, Sari Yuliati, mengatakan bahwa pengelolaan gedung harus dilakukan bersama.

Sari yuliati

"Begini, keputusan MA (membatalkan SK Golkar kubu Agung -red) itu kan Oktober ya. Per tanggal 1 November, itu kita sudah ngantor bersama. Jadi konsekuensinya ditanggung bersama," kata Sari.

Sari heran dengan ribut-ribut soal tagihan listrik ini. Menurutnya soal tagihan listrik tak perlu dibesar-besarkan. Pihaknya juga pernah membayar uang listrik Kantor DPP Golkar saat baru mengambil alih kantor, namun tak ada ribut-ribut.

"Perlu diketahui, saat saya pertama kali berkantor di DPP, pertama kali yang saya bayar adalah tunggakan listrik juga, tapi saya nggak ribut-ribut, karena buat saya bukan itu tempat kita berselisih," ujar Sari.

"Kalau saya meributkan itu, sepertinya saya merendahkan diri saya sendiri, jadi ya saya bayar aja," imbuhnya. (mad/mad)