Sari mengatakan kantor DPP Golkar sudah dipakai bersama sejak 1 November 2015. Seharusnya, tagihan listrik pun dibayar secara bersama. Seharusnya lagi, kata Sari, kubu Ical, berinisiatif mengajak pihaknya bersama-sama membereskan tagihan listrik tanpa perlu mengumbar ke media.
"Partai Papa masa nggak punya uang? Bicara soal Freeport, uang kecil gini ribut ke media," ujar Sari melempar sindiran saat dihubungi, Sabtu (2/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya secara pribadi dan institusi siap bertanggung jawab kok, cuma caranya aja, setiap hal ada konsekuensi dong," ujarnya.
Sari juga menanggapi pernyataan Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, yang menyebut nilai PBB kantor Golkar Rp 1 miliar lebih dan belum dibayar Agung dkk. Sari mengatakan PBB kantor Golkar hanya sekitar Rp 600 juta.
"Dan itu belum jatuh tempo," ujarnya.
(tor/bal)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini