Soal Tagihan Listrik, Ini Penjelasan Bendahara Umum Kubu Agung

Jakarta - Perseteruan kubu Ical dan Agung Laksono di Golkar sampai ke uang listrik kantor DPP. Kubu Agung mengatakan seharusnya tagihan listrik dibayar bersama.

"Begini, keputusan MA (membatalkan SK Golkar kubu Agung -red) itu kan Oktober ya. Per tanggal 1 November, itu kita sudah ngantor bersama. Jadi konsekuensinya ditanggung bersama," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Ancol, Sari Yuliati, kepada wartawan, Sabtu (2/1/2016).

Sari heran dengan ribut-ribut soal tagihan listrik ini. Menurutnya soal tagihan listrik tak perlu dibesar-besarkan. Pihaknya juga pernah membayar uang listrik Kantor DPP Golkar saat baru mengambil alih kantor, namun tak ada ribut-ribut.

"Perlu diketahui, saat saya pertama kali berkantor di DPP, pertama kali yang saya bayar adalah tunggakan listrik juga, tapi saya nggak ribut-ribut, karena buat saya bukan itu tempat kita berselisih," ujar Sari.

"Kalau saya meributkan itu, sepertinya saya merendahkan diri saya sendiri, jadi ya saya bayar aja," imbuhnya.

Sari menunggu niat baik dari kubu Ical untuk melunasi tagihan secara bersama-sama. Dia benar-benar heran urusan tagihan diumbar ke publik.

"Kalau beriktikad baik, harusnya bicara internal saja, nggak perlu ke media. Artinya kan apa? Ada maksud lain toh? Karena terbiasa besar dengan pencitraan semu, maka yang terpikir untuk membunuh lawan hanyalah pembunuhan karakter tanpa disadari itu membunuh dirinya sendiri," ujarnya.

(tor/bal)