Ini 15 Bentuk Diskriminasi Sekolah Terhadap Siswa Versi KPAI

Jakarta - Permasalahan perlindungan anak dalam pendidikan kian merisaukan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badriyah Fayumi menjelaskan perlindungan anak di sekolah banyak yang bermasalah.

"Perlindungan anak di sekolah banyak masalah. Jadi tidak benar sama sekali ada yang beranggapan tidak ada urusan apa-apa dengan sekolah," kata Badriyah.

Hal itu dikatakan dalam acara Sosialisasi Perlindungan Anak dan Pendidikan Seks Bagi Kepala Sekolah dan Komite SMP Negeri/Swasta DKI Jakarta, di Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara, Jumat (1/11/2013). Dalam sosialisasi ini mengundang 500 Kepala Sekolah SMP se-DKI Jakarta.

Setiap permasalahan anak tidak pernah luput bersinggungan dengan masalah pendidikan. Meskipun ada juga pengaruh dari orang tua. "Persoalan perlindungan anak terkait dengan sekolah, ketika anak tersebut terkait sebagai pelajar di salah satu sekolah," ujarnya.

Berdasarkan perlindungan anak, KPAI melaporkan beberapa diskriminasi yang dilakukan sekolah kepada siswa. Sepanjang 2010-2013 ditemukan 15 bentuk-bentuk diskriminasi pendidikan. Rinciannya sebagai berikut:

1. Tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akte kelahiran

2. Tidak bisa masuk RSBI karena nilainya kurang, atau kursi sudah diplot

3. Tidak bisa ikut olimpiade karena tidak punya akte kelahiran

4. Sekolah membedakan status orang tua

5. Disabilitas

6. Anak mendapatkan nilai kecil karena tidak mau mengikuti les/kegiatan tambahan dari sekolah lantaran tidak punya biaya

7. Stigma negatif karena pindahan dari sekolah lain

8. Orang tua ODHA anak dikembalikan ke orang tua

9. Tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena jurusan sudah diisi oleh orang tua yang punya pengaruh/ekonomi

10. Tidak dapat raport karena belum lunas SPP

11. Tidak mendapat nilai agama karena orang tua penghayat aliran kepercayaan

12. Tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola orang yang berbeda agama

13. Stigma negatif karena menjadi korban kekerasan seksual

14. Anak mendapat pelajaran yang menyemaikan diskriminasi gender

15. Anak tidak boleh masuk sekolah, dipersulit pindah karena keyakinannya


(tfn/mpr)