.webp)
Mereka beranggapan bahwa selain sering kali tidak tepat sasaran, program BLT dirasa sangat tidak mendidik karena akan banyak keluarga miskin yang menggantungkan kebutuhannya pada pemerintah.
Abdul Khamim, Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mengatakan, bahwa sesuai kesepakatan antara warga serta Badan Pengawas Desa (BPD) Karanggayam akan menolak pemberian BLT tersebut. Pemberian BLT sering menimbulkan kecemburuan sosial karena sering tidak tepat sasaran.
Menurutnya, pemberian BLT lebih tepat digunakan untuk subsidi pendidikan bagi warga miskin, subsidi kesehatan maupun program padat karya lain sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.
"Tidak hanya desa kami yang menolak, 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Srengat serta 15 desa Kecamatan Wonodadi sepakat menolak BLT tersebut," terang Khamim kepada detiksurabaya.com, Kamis (15/5/2008).
Hal senada juga diungkapkan Ali DM, Kepala Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Jika rencana pemerintah memberikan BLT pada masyarakat miskin ketika menaikan harga BBM dirasa sangat tidak efektif. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, masyarakat yang menerima bantuan tersebut banyak salah sasaran akibat tidak ada kevalidan data.
"Ini kan program jangka pendek, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Apalagi nominalnya cuma Rp 100 ribu per bulan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, lebih baik digunakan untuk program lain yang bermanfaat," jelasnya.
Sementara itu Koordinator Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi, Aminudin Fachruda saat dikonfirmasi meminta agar Pemkab Blitar menolak rencana pemberian BLT oleh pemerintah pusat. Menurutnya program BLT ini justru akan banyak menambah angka kemiskinan, bukan mengentaskan kemsikinan karena masyarakat akan terdidik untuk menggantungkan kebutuhan hidupnya pada pemerintah.
"Pemkab seharusnya bertindak cepat menyikapi permasalahan ini agar masyarakat miskin tidak selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah " Ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kasi Statistik BPS Kabupaten Blitar, Andi Pranowo mengaku hingga hari ini belum ada instruksi dari BPS Pusat untuk permintaan data maupun melakukan pendataan ulang masyarakat miskin.
Hal yang sama juga diakui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar, Wahid Rosidi. Hingga hari ini pihaknya belum mengetahui ada atau tidaknya jatah program BLT oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Blitar.
"Kami belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari pusat terkait program BLT tahun ini. Dan kami masih menunggu instruksi tersebut agar dapat menentukan langkah selanjutnya" pungkas Wahid. (bdh/bdh)
