.webp)
"Dia mengaku Kapolres Situbondo dan menghubungi beberapa keluarga tersangka yang kini masih mendekam di sel tahanan menjalani proses hukum. Si penelepon biasanya meminta sejumlah uang untuk membereskan kasus," kata AKBP Rudy Kristantyo kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/12/2007).
Dikatakan Kapolres, penelpon diyakini sebagai sosok berpendidikan dan berdialek luar daerah dan sangat piawai menyakinkan korbannya. 'Kapolres' gadungan tersebut kemudian menawarkan jasa untuk menyelesaikan kasus dan mengeluarkan tersangka dari tahanan asalkan keluarganya bersedia memberikan imbalan sejumlah uang.
"Dia (penelepon, Red) sangat pandai membaca situasi. Dia memanfaatkan kasus-kasus pilkades atau kasus-kasus yang melibatkan orang desa dan sangat awam terhadap hukum," ungkap mantan Wadir Brimob Polda Metro Jaya ini.
Biasanya tarif yang dipatok 'kapolres' palsu untuk membereskan sebuah kasus minimal sebesar Rp 20 juta bahkan lebih. Kasus ditahannya Buhari (37) Kades Gadingan Kecamatan Asembagus, yang terlibat kasus penggandaan uang, penelepon yang mengaku sebagai Kapolres ini meminta imbalan Rp 20 juta.
"Ya, kebetulan ada kegiatan penting di Mapolres. Maka bapak cukup mengganti saja uang Rp 20 juta," ujar 'AKBP Rudy Kristantyo' palsu ini saat salah seorang wartawan yang mengaku sebagai keluarga tersangka mencoba menghubungi ponselnya.
Bagai orang awam apalagi keluarga yang terjerat proses hukum dan ditahan, tawaran kapolres gadungan tersebut tentu angin segar. Tidak berhenti itu saja, biasanya si penelepon akan memberikan nomor rekening sebuah bank untuk kepentingan transfer uang dari keluarga tersangka.
"Setelah kita cek, rekening itu tercatat sebagai nasabah sebuah bank di Jakarta. Hingga kini kami masih menyelidiki lebih jauh termasuk melacak nomor ponselnya. Untuk kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan termakan rayuan. Silakan hubungan kami langsung jika mengalami hal demikian," pinta Kapolres.
(bdh/bdh)
