Harga Tepung di Pacitan Meroket

Pacitan - Harga kebutuhan pokok menjelang lebaran di pasar Pacitan Jawa Timur mulai merangkak naik, termasuk bahan baku kue. Kenaikan ini tentunya membuat ibu-ibu yang gemar membuat kue was-was.Di Pasar Induk Baleharjo misalnya, tepung terigu harga jual di tingkat pengecer naik hingga 100% dari harga normal Rp 9.000/Kg. Hal serupa juga terjadi pada komoditas kemiri. Buah yang biasanya digunakan untuk bumbu masak itu selain mahal juga langka. Inimenyusul menipisnya stok di pasaran pasca bencana gempa yang melanda Bengkulu dan sekitarnya sebagai pusat produksi tanaman kemiri. "Khusus terigu dan kemiri kenaikan mulai terjadi dua minggu yang lalu. Enggak tahu kenapa, tapi kalau sembako lain masih normal. Biasanya baru melonjak tiga hari menjelang lebaran", kata Ny Agus Sukardi, pedagang kelontong di pasar Baleharjo kepada detiksurabaya.com, Rabu (26/9/2007).Kenaikan lainnya terjadi pada buah-buahan yang rata-rata meningkat Rp 500/Kg untuk semua jenis. Kenaikan ini dipicu meningkatnya kebutuhan selama bulansuci Ramadan. Sementara kebutuhan pokok lain seperti beras reatif stabil. Untuk kualitas super harga per kilogramnya berkisar Rp 6.000 hingga Rp 6.500 rupiah. Demikian pula gula pasir yang juga tetap bertahan pada harga Rp 6.000/Kg. Sedangkan minyak goreng dan telur justru mengalami penurunan rata-rata Rp 500 hingga Rp 1.000/Kg.Ditemui terpisah kepala dinas perindustrian perdagangan energi dan sumberdayamineral (Disperindag ESDM) Pacitan Suyono Hasan menilai kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran masih normal.Kendati demikian, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan ke sejumlah sentra perniagaan. Tujuannya untuk menghindari permainan spekulan yang menyebabkan harga tidak terkendali. Terkait kemungkinan operasi pasar menyusul lonjakan harga tepung terigu dan kemiri, dia menegaskan hal tersebut diluar kewenangan dinasnya. Ini karena kewenangan menggelar operasi pasar hanya meliputi komoditas beras, gula, minyak tanah dan minyak goreng."Jika benar terjadi lonjakan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Sedangkan kebijakan sepenuhnya ada disana," pungkas Suyono. (gik/gik)