PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Pemprov Jatim Tunggu Aturan Pusat

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 20:16 WIB
Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni
Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya - Kebijakan pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 dibatalkan. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2021) kemarin.

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni masih menunggu detail aturan pusat terkait larangan ASN/PNS cuti.

"Soal larangan cuti kita belum tahu persis ya. Kan baru pagi tadi kita mendapat penjelasan dari Pak Menko Maritim Pak Luhut. Kan belum detail ya aturannya, jadi nanti kita lihat breakdown-nya gimana," kata Indah Wahyuni usai mewakili Pemprov Jatim dalam acara Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Hotel Westin, Surabaya, Selasa (7/12/2021).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun ini menjelaskan pihaknya akan tetap mengetatkan aturan saat Nataru. Pasalnya, ada kekhawatiran kasus COVID-19 naik. Untuk aturannya sendiri, Yuyun masih menunggu persis Inmendagri terbaru.

"Kita jaga jangan sampai karena gak ada PPKM level 3, nanti kalau dibuka pas Nataru melonjak. Kita waspada saja," imbuhnya.

Yuyun menambahkan, SE Gubernur terkait larangan cuti ASN sudah diterbitkan. Namun, karena ada pembatalan PPKM Nataru, maka SE tersebut kemungkinan tidak diberlakuka .

"Kita masih belum tahu, kita tunggu aja. Apalagi Bu Gubernur masih konsentrasi ke erupsi Gunung Semeru," tandasnya.

Sementara, dalam Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemprov Jatim berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan penilaian Sangat Baik Dalam Penerapan Sistem Merit dengan nilai 332. Urutan pertama dan kedua, ditempati Pemprov Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah yang masing-masing mendapatkan nilai 340,5 dan 335,5.

Kepala KASN, Agus Pramusinto mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada kementerian lembaga pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten kota, dalam kerja kerasnya membangun sistemerit.

"Mudah-mudahan dengan sistem merid ini, kita mampu membangun birokrasi yang unggul dan mampu berkompetisi dalam segala global yang memang sekarang ini kita butuhkan," kata Agus kepada wartawan usai penyerahaan penghargaan.

"Mudah-mudahan ini akan mampu membantu pemerintah dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Menurut Agus, dengan perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan, membuat ASN bisa melakukan banyak pekerjaan seperti konsultasi, sosialisasi, dan diskusi lewat internet. Ia menekankan, ASN harus selalu mengupdate teknologi, agar bisa mengoptimalkan pekerjaan di zaman sekarang.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin via zoom mengatakan, acara ini menjadi bukti konsistensi penegakkan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ia mendorong optimalisasi penerapan sistem merit yang membutuhkan langkah strategis.

"Kembangkan dan perkuat implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya. (iwd/iwd)