Masih Alot, Penetapan UMK 38 Kab/Kota Jatim Akan Dibahas Malam ini

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 20:07 WIB
demo buruh di sidoarjo
Sekdaprov saat temui massa buruh (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono telah menemui massa buruh. Heru menjamin, bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan mempertimbangkan usulan buruh. Lalu kapan UMK di 38 Kabupaten/Kota Jatim diumumkan?

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo mengatakan pengumuman UMK akan dilakukan usai pembahasan lanjut dengan Dewan Pengupahan Jatim malam ini.

"Ya sebelum 00.00 WIB, akan diumumkan. Sebentar lagi, akan rapat lagi dengan dewan pengupahan, beserta Ibu Gubernur," kata Himawan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (30/11/2021) malam.

Untuk formula pembahasan UMK 38 Kabupaten/Kota pada malam ini, Himawan tidak menyebut secara gamblamg. Namun, ia memastikan akan mempertimbangkan usulan buruh.

Lebih lanjut, Himawan menyebut, atas kesepakatan dengan buruh, akan ada formula khusus yang digunakan dalam penetapan UMK.

"Kita tetap pakai formula yang sudah yang ada dalam regulasi, tapi kita tidak menggunakan istilah istilah (regulasi tertentu) itu. Yang penting naik. Rumusannya tetap ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, rumusannya tetap menganut yang diizinkan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi kan bermacam formulanya, tergantung policy dan persentase yang mau dipakai," tegas Himawan.

Jika menganut aturan PP 36 tahun 2021 yang selama ini dibahas dan dijadikan acuan, maka menurut Himawan tidak akan cukup untuk memenuhi kenaikan yang diinginkan buruh.

"Jadi gini, kalau berbasis regulasi nggak mungkin itu dipenuhi. Jadi nanti ada diskresi yang diberikan gubernur," katanya.

Himawan juga menjelaskan bahwa usulan bupati wali kota di ring satu yang disampaikan ke Pemprov Jatim memang tidak sesuai PP No 36 Tahun 2021. Namun usulan mereka juga dipastikan Himawan tidak juga mengacu PP No 78 Tahun 2015.

"Pemkot pemkab itu tidak pakai PP No 78 tahun 2015 tapi punya formula formula sendiri. Dan yang perlu dicatat semua ini bukan inisiasi gubernur tapi bupati walikota yang usulannya aneh-aneh. Tidak sesuai PP No 36 tahun 2021," pungkasnya.

(iwd/iwd)