Tolak UMP Naik Hanya Rp 22 Ribu, Buruh di Jatim Kumpulkan Koin Rp 700

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 16:47 WIB
demo buruh di surabaya
Massa buruh mengumpulkan uang Rp 700 sebagai bentuk protes UMP naik Rp 22 ribu (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di Gedung Negara Grahadi.

Pantauan detikcom, ratusan buruh ini melakukan long march mulai dari Jalan Darmo hingga ke Jalan Gubernur Suryo. Sesampai di Grahadi, para buruh bergantian berorasi di atas mobil komando.

Sebelum aksi diakhiri, para buruh mengumpulkan koin Rp 700 rupiah sebagai bentuk penolakan UMP Jatim tahun 2022. Diketahui, kenaikan UMP Jatim tahun 2022 sebesar Rp 22.790 menjadi Rp 1.891.567. Para buruh menilai, angka kenaikan UMP sangat kecil, dan tidak sesuai keinginan mereka.

"Aksi ini sebagai bentuk kekecewaaan buruh ke Pemprov Jatim, mengapa UMP hanya naik Rp 22.790 atau hanya 1,2 persen dari angka UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777," ujar Nurudin Hidayat, Jubir FSPMI Jatim di Surabaya, Senin (22/11/2021).

Pria yang akrab disapa Udin ini mengungkapkan alasan para buruh mengumpulkan koin. Hal itu dikarenakan kenaikan UMP Rp 22.790, jika dibagi 30 hari dalam satu bulan, maka didapat Rp 759.

demo buruh di surabayaFoto: Faiq Azmi

"Bayangkan sehari Rp 700, dapat apa? Dengan kenaikan UMP yang sangat rendah ini, bagaimana bisa menaikkan daya beli masyarakat? Tolong Bu Gubernur, jangan mendengar Menaker Ida Fauziyah, anda dipilih oleh rakyat Jatim. Dengarkan rakyat," tegasnya.

Menurut Udin, buruh berkeinginan UMP Jatim tahun 2022 naik sebesar Rp 300 ribu. Alasannya, kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya 1,2 persen (Rp 22.790) di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 1,92 persen.

"Ini artinya upah buruh tergerus inflasi yang mengakibatkan daya beli buruh menurun. Selain itu buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7,07% sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi pada saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu," katanya.

"Kewenangan Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan upah minimum baik itu UMP maupun UMK yang diamanatkan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diubah dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan kewenangan yang tidak perlu intervensi Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Dalam Negeri. Sejatinya Gubernurlah yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-masing," sambungnya.

Simak video 'KSPI Tolak Kenaikan UMP 2022: Gubernur DKI-Kemnaker Biang Kerok!':

[Gambas:Video 20detik]



Udin menambahkan, buruh akan kembali melakukan aksi lanjutan pada 25 November mendatang. "Ini hanya awalan, kita akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak, kita kosongkan pabrik-pabrik dan kita aksi menolak UMP Jatim tahun 2022," tandasnya.

Pada aksi ini, koin yang dikumpulkan buruh diserahkan ke perwakilan anggota Satpol PP yang berjaga di Grahadi. Massa aksi lantas membubarkan diri pada pukul 15.30 WIB.

Dalam aksi ini, diikuti sekitar 300 perwakilan buruh FSPMI Jatim. Aksi demo buruh ini menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya macet. Seperti di Jalan Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, hingga penutupan Jalan Gubernur Suryo (depan Gedung Negara Grahadi).

(iwd/iwd)