Surabaya -
Pembaca detikcom dalam sepekan dikejutkan aksi Kapten AFA Syailendra Malang, Ilham Wibisono bogem mentah Ketua DPRD Kota Pasuruan. Selain itu warga Nahdliyin yang menunggu pergantian Ketum PBNU terpaksa gigit jari. Pasalnya Sekjen PBNU menyebut jika Muktamar NU di Lampung ditunda lantaran terbentur aturan pemerintah soal PPKM level 3.
Laga liga 3 antara Persekap Kota Pasuruan vs AFA Syailendra diwarnai ricuh. Kericuhan melibatkan Ketua DPRD Kota Pasuruan yang dibogem pemain AFA Syailendra. Pemain itu adalah Ilham Wibisono sekaligus Kapten AFA Syailendra. Pemain bernomor punggung 10 itu memukul Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki usai pertandingan.
Kejadian ini bermula di penghujung laga. Saat itu, AFA Syailendra mendapat kesempatan tendangan penjuru. Namun kesempatan tersebut gagal berbuah gol.
Lalu, wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan dengan hasil akhir 2-0 untuk Persekap. Para pemain Persekap akhirnya melakukan selebrasi. Di tengah selebrasi, defender Persekap, Mikail Arzaq, terjatuh akibat mendapat serangan dari Ilham.
Mengetahui ada pemainnya yang terjatuh, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki yang juga manajer Persekap masuk ke lapangan. Niat Ismail meminta alasan tentang jatuhnya Arzaq dijawab Ilham dengan bogem.
Ilham pun langsung dikejar-kejar manajemen dan pemain cadangan yang beramai-ramai masuk ke lapangan. Sesaat setelah kejadian ini, ada salah satu anggota TNI yang mengenakan seragam yang menendang Ilham. Hal ini memantik reaksi official dan tim cadangan AFA Syailendra yang ikut masuk ke lapangan.
Melihat kericuhan yang terjadi, aparat keamanan mencoba untuk mengamankan. Ilham dibawa ke ruang loker tim untuk selanjutnya pergi dari stadion menggunakan bus.
Buntut pemukulan itu sanksi dan denda untuk Ilham. Panitia Disiplin (Pandis) PSSI Jatim memberi sanksi dua skorsing laga untuk Ilham. Selain itu, Ilham juga didenda Rp 5 juta. Ilham diberi sanksi karena sebagai pemicu keributan.
Tak hanya Ilham Wibisono, Pandis juga menghukum kedua kesebelasan dengan denda masing-masing Rp 10 juta. Panitia pelaksana pertandingan juga tak luput dari sanksi. Panpel terkena denda Rp 20 juta karena gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pertandingan tersebut.
"Sanksi ini sebagai upaya pembinaan dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan. Sanksi ini juga berdasarkan bukti dan fakta pertandingan," kata Ketua Panitia Disiplin PSSI Jatim Mustofa Abidin kepada detikcom, Kamis (19/11/2021).
Tonton juga Video: Heboh! Sekelompok Remaja Diduga Tawuran Demi Konten, Kini Diburu Polisi
[Gambas:Video 20detik]
Ismail sendiri sudah memaafkan Ilham yang telah membogemnya. Pria yang juga Ketua PKB Kota Pasuruan ini mengaku hanya sekali kena pukul. Meski begitu dirinya mengaku baik-baik saja dan menganggap kasus itu sudah selesai.
"Nggak apa-apa. Kasihan masih muda. Saya kena pukul sekali, nggak apa-apa. Untungnya saat itu aparat cepat datang, kalau nggak ada aparat ya lebih ribut," kata Ismail.
Diketahui, jalannya laga ini memang sempat berjalan panas dan cukup keras. Dalam pertandingan, wasit sempat mengeluarkan 10 kartu kuning, yang masing-masing 5 kartu untuk setiap tim.
Sementara terkait aturan pemerintah soal PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, membuat Sekjen PBNU, Helmy Faisal Zaini mengeluarkan pernyataan jika Muktamar NU di Lampung ditunda. Hal ini untuk mengikuti peraturan pemerintah.
Hal itu membuat pengurus PBNU dan PWNU Jatim angkat suara. Mereka menyebut pernyataan Sekjen PBNU belum final. Sebab belum ada keputusan atau rapat bersama petinggi PBNU atau Rais AM.
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Ahmad Fahrur Rozi menyebut jika wacana Muktamar NU benar-benar dilakukan, itu artinya regenerasi di PBNU tidak akan bergerak. Tak hanya itu, kepengurusan PBNU juga akan menjadi bertambah setahun lagi.
"Kita ingin segera selesai. Jadi pengkaderan akan bergerak. Kita tidak ingin menghabiskan waktu terus seperti ini. Kita ingin segera menyelesaikan sesuai aturan. Jabatan itu kan 5 tahun ini sudah lebih 1 tahun, masak mau lebih 1 tahun lagi," papar pria yang akrab disapa Gus Fahrur.
Gus Fahrur mengusulkan jika memang tidak bisa sesuai jadwal, bisa dipilih dua opsi pelaksanaannya. Yakni dimajukan atau online. Sebab saat ini kondisinya masih terkendali. Dia kemudian memberikan contoh pelaksanaan PON di Papua yang bisa dihelat dengan sukses.
"Kita berharap maju saja. Karena ini situasi masih terkendali dan berkaca pada pelaksanaan PON kemarin. Itu kan bahkan akbar nasional dan bisa dilaksanakan. Atau kalau cuma masalahnya untuk menghindari liburan akhir tahun, ya sudah kita majukan saja," jelasnya.
Gus Fahrur mengungkapkan pernyataan Sekjen PBNU masih sebatas pernyataan sepihak. Sebab saat ini, PBNU belum melakukan rapat dan masih menunggu Arahan dari Rais Am.
"Ya, jadi itu bukan tanggapan dari Pak Helmy ya sebagai sekjen. Tapi panitia, selaku ketuanya Pak Imam Azis bahwa itu keputusan. Karena masih menunggu rapat PBNU untuk menunggu Arahan dari Rais Am sebagai pemimpin tertinggi di NU," terang Fahrur.
Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu kemudian mengusulkan jika memang tidak bisa sesuai jadwal, bisa dipilih dua opsi pelaksanaannya. Yakni dimajukan atau online. Sebab saat ini kondisinya masih terkendali. Dia kemudian memberikan contoh pelaksanaan PON di Papua yang bisa dihelat dengan sukses.
"Kita berharap maju saja. Karena ini situasi masih terkendali dan berkaca pada pelaksanaan PON kemarin. Itu kan bahkan akbar nasional dan bisa dilaksanakan. Atau kalau cuma masalahnya untuk menghindari liburan akhir tahun, ya sudah kita majukan saja," jelasnya.
Sementara Rais'Am PBNU KH Miftachul Akhyar justru menyebut, Muktamar kemungkinan dimajukan dari jadwal.
"Ndak ditunda, (tapi) maju malahan. Bukan ditunda, kalau ditunda, kan malah 2022 nantinya," kata Kiai Miftachul di Surabaya.
Miftachul menjelaskan, jika penyelenggaraan Muktamar PBNU mundur, maka bisa menjadi tone negatif di mata publik. Pihak PBNU masih mematangkan waktu apabila Muktamar dimajukan.
"Kita masih upayakan (dimajukan), untuk ngimbangi berita viral katanya ditunda. Saya katakan tidak (belum pasti). Kita nanti ketemu pengurus (PBNU), jadi ini belum berita pasti," katanya.
Ketum MUI ini menegaskan, sesuai hasil Munas, Muktamar NU akan diselenggarakan tahun 2021.
"Otomatis maju monggo, kita pilih maju saja, ya sebelum (PPKM 24 Desember), pokoknya tidak menabrak PPKM-nya pemerintah," terangnya.
Pengasuh Ponpes Mifthacus Sunnah Surabaya ini menambahkan, jika Muktamar NU diundur maka bisa berdampak negatif. Apalagi, setelah libur Nataru, belum tentu pandemi COVID-19 naik atau turun.
"Kemungkinan maju, dan efeknya ke belakang negatif. Kalau maju malah positif. Kalau malah mundur), setelah liburan malah dikhawatirkan COVID-19. NU harus siaplah dimajukan," pungkasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
