Mahasiswa Malang Demo 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Sebut Kebijakannya Tak Pro Rakyat

Muhammad Aminudin - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 17:30 WIB
demo mahasiswa di malang
Mahasiswa di Malang demo 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: Muhammad Aminudin)
Malang -

Demo digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB). Mahasiswa berdemo untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Aksi digelar di depan gedung DPRD Kota Malang. Mahasiswa berorasi menyuarakan kritikan bahwa kebijakan pemerintah dinilai tak pro rakyat.

Mengenakan baju dan serban hitam, puluhan mahasiswa menggelar aksinya dengan orasi. Beberapa mahasiswa juga mengenakan topeng berwajah Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta elit politik lain termasuk Wali Kota Malang, Sutiaji.

Juru bicara aksi, Tarisa mengatakan bahwa unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Indonesia. Aksi merupakan inisiasi dari eksekutif mahasiswa UB, yang di dalamnya juga tergabung BEM seluruh fakultas sehingga mengatasnamakan Aliansi BEM UB.

demo mahasiswa di malangFoto: Muhammad Aminudin

"Dan kita juga kolaborasi dengan aksi Kamisan Malang, BEM Polinema dan sejumlah organ-organ lainnya dalam aksi ini," ucap Tarisa kepada wartawan di sela aksi, Kamis (28/10/2021), sore.

Tarisa mengaku tema yang diusung adalah dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, dimana begitu banyak terjadi kemunduran dan problematika dari segi kebijakan publik yang dikeluarkan.

"Jadi mengingat bahwa ini bertepatan dengan periode 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, sehingga kami merasa begitu banyak kemunduran dan berbagai macam problema dari segi kebijakan publik yang sudah dimaklumatkan," katanya.

Kemunduran dan permasalahan yang dimaksud adalah Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, sampai dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sehingga kami merasa bahwa pada saat ini apabila kita berdiam saja dan hanya memberikan evaluasi terhadap salah satu sektor. Maka pada akhirnya tidak akan mampu mencakup seluruh elemen masyarakat, seperti yang seharusnya termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila, di mana suatu keadilan sosial itu harus diperjuangkan bukan hanya suatu centrum atau sektoral saja," tegasnya.

Aliansi BEM UB ini juga menilai reforma agraria dengan banyaknya penggusuran dan realisasi proyek-proyek strategis merupakan konsekuensi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, dan Undang-Undang Minerba.

"Tuntutan kita itu, ranah nasional seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan ada juga reforma agraria, bahwa masih banyak penggusuran dan realisasi proyek strategis yang itu merupakan konsekuensi logis pengesahan omnibus law dan minerba," sebut Tarisa.

"Kemudian ranah regional kita juga membawa tuntutan mengenai wacana pendirian area konservasi wisata di wilayah Bromo, yang dimana itu juga sangat potensial yang itu kemudian merampas hak hidup masyarakat adat," sambungnya.

Hujan yang mengguyur kawasan Balai Kota Malang dan gedung DPRD di tengah aksi demonstrasi tak membuyarkan massa aksi. Mereka terus menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.

(iwd/iwd)