Surabaya PPKM Level 1, DPRD Kawal 3 Hal Penting

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 12:48 WIB
Surabaya -

Kota Surabaya menerapkan PPKM level 1. Ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 53/2021 tertanggal 18 Oktober 2021.

"Selamat! Akhirnya Kota Surabaya masuk PPKM level 1. Artinya penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, TNI, Polri, ormas, dan berbagai elemen masyarakat, berhasil dan efektif, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji. Vaksinasi juga berjalan sangat masif, melampaui standar yang disyaratkan pemerintah pusat. Kita syukuri hasil positif ini. Terima kasih semua pihak," ujar Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa (19/10/2021).

Adi mengatakan, dengan PPKM level 1 setidaknya ada tiga dampak positif yang mesti dikawal agar berimbas secara optimal ke masyarakat. Pertama, penyesuaian berbagai sektor ekonomi. Yang tentu semuanya itu akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.

"Akan ada banyak penyesuaian tentunya. Misalnya, sejumlah sektor usaha bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas pengunjung, yang semuanya telah diatur di Instruksi Mendagri. Tentu ini momentum pemulihan ekonomi," ujar Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Kedua, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Pulihnya ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah, yang semuanya akan disalurkan kembali dalam berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Tahun depan, APBD Surabaya direncanakan berkekuatan lebih dari Rp 10 triliun, dan kini dalam pembahasan antara Pemkot dan DPRD Surabaya.

"DPRD Surabaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif seiring mulai pulihnya kapasitas fiskal daerah. Pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dari intervensi APBD harus lebih dipacu. Sehingga semuanya membentuk efek bola salju yang memulihkan ekonomi rakyat," jelas Adi.

"Saya berharap kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Surabaya dapat dijalankan secara efektif, setelah 18 bulan lebih mengalami pelambatan," tuturnya.

Ketiga, penyesuaian pada sektor sosial termasuk pendidikan. Adi meminta Pemkot Surabaya untuk mengawal dan memfasilitasi kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran tatap muka.

"Kalau ada aspek yang kurang di sekolah, bantu dan fasilitasi, sehingga sekolah siap, sehingga anak-anak kita segera back to school secara fisik. Ini penting untuk meminimalisasi dampak kehilangan pengetahuan akibat pembelajaran jarak jauh yang penuh tantangan, timbulnya learning loss, yang akan sangat berbahaya bagi kompetensi generasi penerus bangsa," papar Adi.

(sun/bdh)