Kebijakan Nikah Siri Masuk KK, Pakar: Dilempar Untuk Melihat Reaksi Publik

Amir Baihaqi - detikNews
Kamis, 07 Okt 2021 20:19 WIB
Pakar kebijakan publik Untag Surabaya Agus Sukristyanto
Pakar kebijakan publik Untag Surabaya Agus Sukristyanto (Foto: Amir Baihaqi)
Surabaya -

Dukcapil Kemendagri menyatakan pasangan nikah siri bisa dimasukkan dalam satu kartu keluarga (KK). Meski demikian, Dukcapil menegaskan pihaknya bukan dalam posisi menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadi pernikahan.

Pakar kebijakan publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Agus Sukristyanto menjelaskan mencatatkan dan mempunyai KK berbeda. Sedangkan wacana terkait kebijakan nikah siri yang bisa mempunyai KK masih belum masuk agenda kebijakan.

"Sangat berbeda. Jadi tidak masalah semua penduduk tercatat dalam KK. Tapi (tetap) tidak ada legalitasnya. Dan perempuan yang dirugikan dalam nikah siri ini," ujar Agus kepada detikcom, Kamis (7/10/2021).

Menurut Agus, kebijakan tersebut memang sengaja dilempar ke publik. Itu bertujuan untuk mengetahui reaksi publik seperti apa. Sebab, menurutnya kebijakan pada dasarnya memang berangkat dari fenomena yang berkembang dari masyarakat.

"Jadi memang kebijakan seperti itu dilempar di publik. Kemudian untuk melihat reaksi publik seperti apa. Itu satu. Kedua, kebijakan itu dasarnya adalah base on data atau didasarkan sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat," papar Agus.

"Fenomena mana yang dipandang lebih kuat, mewakili, lebih banyak merepresentasikan masyarakat itu biasanya sama pemerintah diakomodasi menjadi sebuah kebijakan," imbuhnya.

Namun begitu, lanjut Agus, kebijakan pencatatan nikah siri dalam KK masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena ternyata tidak semua agama dan budaya yang ada menghendakinya.