.webp)
Bupati Ipuk Fiestiandani memberi dukungan terhadap gerakan wakaf uang tunai yang digalakkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyuwangi. Gerakan wakaf uang sendiri disimpan perbankan sebagai dana abadi umat.
Hal tersebut disampaikan saat menerima pengurus BWI Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (6/10/2021).
"Apa yang digagas oleh BWI dengan wakaf uang ini menarik. Ini bisa menjadi salah satu bagian untuk melakukan pemberdayaan umat," ungkap Bupati Ipuk kepada wartawan.
Pewakaf, jelas dia, akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti. Hasil dari pengelolaan uang wakaf oleh bank tersebut itulah yang kemudian dikelola oleh nadzir wakaf.
"Dalam hal ini yang menjadi nadzir wakafnya adalah BWI. Nadzir inilah nantinya yang akan menyalurkan untuk kepentingan umat. Seperti bedah rumah warga miskin, beasiswa pendidikan dan hal lainnya," papar Ketua BWI Banyuwangi Guntur Albadri.
Guntur mengungkapkan bahwa gerakan wakaf uang ini, sudah sah secara syariah maupun aspek legal formal lainnya. "Fatwa MUI sudah menghalalkan program ini. Begitu juga secara transparansinya sudah dijamin oleh lembaga negara terkait," imbuhnya.
Pada pertemuan tersebut, Guntur juga menyampaikan perihal upaya BWI untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf.
"Kami bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan percepatan penanganan sertifikat tanah-tanah wakaf. Hal ini untuk memberikan legalitas sehingga kedepannya tidak timbul konflik," ungkap Guntur.
Upaya tersebut juga direspon oleh Bupati Ipuk dengan antusias. Ia mendorong untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan sertifikasi tanah wakaf tersebut. "Kami siap untuk mensupport pelaksanaan program ini," ungkapnya.
Selain menerima BWI, pada acara bertajuk afternoon tea bersama Bupati Banyuwangi itu, juga menerima sejumlah tamu lainnya. Di antaranya adalah perwakilan STIE Mandala Jember, PMII Jawa Timur dan sejumlah unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut bagian dari upaya bupati untuk menyerap aspirasi dari berbagai komponen masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Budiono menambahkan, pihaknya bersama organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan penandatanganan MoU Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertipikasi Tanah Milik dan Tanah Wakaf.
"Terdaftarnya aset melalui sertipikasi tanah tidak hanya bentuk tertib administrasi atas aset, namun juga memberikan kepastian hukum atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai instansi yang mendapatkan tanggung jawab mengenai pengadministrasi pertanahan di Kabupaten Banyuwangi, terbuka untuk bekerja sama dengan dua organisasi keagamaan terbesar ini," ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk membantu masyarakat melalui NU dan Muhammadiyah. "Upaya ini merupakan sumbangsih kami untuk bisa mengamankan aset-aset yang dimiliki NU serta Muhammadiyah di Banyuwangi," ujar Budiono.
