.webp)
Warga Desa Talangkembar, Montong, Tuban menyegel pintu gerbang balai desa. Penyegelan dilakukan sebagai protes menyikapi salah satu kepala dusun (kasun) yang telah berselingkuh.
Kepala dusun tersebut dikabarkan akan masuk kerja kembali. Padahal dia sudah diberhentikan oleh kepala desa.
Penyegelan dilakukan warga dengan menempel sejumlah poster dan meletakkan pohon pisang di pintu gerbang. Warga juga bergerumbul menduduki pintu gerbang balai desa.
Dari informasi yang dihimpun detikcom, aksi demo ini merupakan bentuk kekesalan warga Desa Talangkembar, Montong yang secara spontanitas bertujuan agar Kepala Dusun Kenti tidak bisa masuk balai desa.
 Balai desa di Tuban disegel warga (Foto: Ainur Rofiq) |
"Ini aksi protes kami, karena ada salah satu perangkat desa yang perilakunya tidak patut dicontoh masyarakat akan masuk kerja," terang Agus (36), salah satu warga yang protes, Jumat (1/10/2021).
Warga yang berunjuk rasa juga meminta kantor balai desa tidak dibuka karena warga sudah tidak menghendaki Kasun yang dianggap telah berbuat asusila.
"Ini jangan sampai dibuka, kami tidak ingin Kasun itu masuk ke kantor desa. Warga sudah menolak," imbuh Agus.
Warga menceritakan Kasun Kenti berinisial SIA diketahui warga saat masuk ke rumah seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Beberapa warga Dusun Kenti yang mengetahui hali itu langsung menggerebeknya.
"Peristiwa ini sudah sejak bulan Januari lalu. Saat digrebek oleh warga, oknum kasun hanya pakai celana pendek. Banyak warga yang ikut grebek, termasuk suami dari wanita tersebut " jelas Kasmidi (40), yang juga warga desa Talangkembar.
Sementara itu Kades Talangkembar Kurniali mengatakam dirinya berharap aksi warga ini segera selesai agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
"Harapan kami tentunya bisa segera selesai dan dibuka kantor ini, karena kami harus memberikan pelayanan kepada semua warga desa. Tapi kami juga menghormati aspirasi warga yang berunjuk rasa," Jelas Kurniali.
Kurniali menegaskan oknum kasun yang didemo warga sebenarnya sudah diproses secara aturan yang berlaku.
"Kasus awal itu penggerebekan oleh warga pada tengah malam itu, Pak Wo dirumah warga yang suaminya lagi kerja. proses SK pemecatan ini sebenarnya juga karena adanya aduan warga. Dan prosesnya juga telah kita lalui mulai dari adanya pengaduan warga, musyawarah desa hingga terbit SK," kata Kurniali.
