Kasubag TU Kantor BPN Nganjuk, Supriyo mengatakan, itu murni kenakalan perangkat desa. Bukan kesalahan kantor pertanahan.
"Kadang-kadang ada yang nakal di desa (perangkat yang menggandakan sertifikat)," ujar Supriyo saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (29/9/2021).
Supriyo mengatakan, penggandaan sertifikat tanah itu bisa terjadi saat pengajuan sertifikat massal. Yang seharusnya hanya untuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau masih berbentuk SPPT.
Saat pengajuan sertifikat massal itu, lanjut Supriyo, diduga Kasun itu sengaja menyusupkan dokumen SPPT yang sudah ada sertifikatnya. "Kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan satu per satu ya. Itu diduga oknum perangkat yang nakal, mengikutkan SPPT yang sudah bersertifikat," kata Supriyo.
