.webp)
Jumlah anggaran yang belum turun dari KONI Jatim mencapai Rp 360 juta. Ketua PBSI Jawa Timur Wijanarko Adi Mulya membenarkan informasi tersebut. Pihaknya menyayangkan kebijakan KONI Jatim, yang belum membayar hak atlet dan pelatih.
"Kita perlu jelaskan bahwa kebijakan KONI (Jatim) untuk tidak membayarkan hak atlet dan pelatih. Ada sebagian Bulan Januari sampai Maret, sebagian lagi Januari sampai April," kata Wijanarko kepada wartawan di GOR Sudirman, Surabaya, Selasa (21/9/2021).
Wijanarko menambahkan, setelah PBSI Jatim menerima informasi dari para atlet dan pelatih, pihaknya sudah berupaya menjembatani. Sebab, dua minggu lagi para atlet dan pelatih akan berjuang membawa nama Jawa Timur di PON XX Papua.
"Itu dari Penprov (Pengurus Provinsi PBSI Jatim), mendapatkan laporan dari anak-anak (atlet). Kita sebagai menjembatani antara atlet, pelatih dan KONI. Itu yang kita sayangkan betul. Di mana jenis komunikasi sudah dilakukan oleh Penprov untuk menjembatani masalah ini. Paling tidak ada solusi. Agar anak-anak ini bisa bertanding dengan lega dan tidak ada beban," ungkap Wijanarko.
"Ini kan pasti menyangkut target, di mana atlet-atlet kami disuruh meraih medali emas, tapi dari segi mental masih terganggu oleh kebijaksanaan KONI, tanda kutip yang menurut PBSI nyeleneh di mana cabor-cabor mulai berlatih mulai Januari," tambah Wijanarko.
Lebih lanjut Wijanarko menjelaskan, sejak dibentuknya Puslatda, pihaknya sudah menyampaikan bahwa beberapa atlet bulu tangkis Jawa Timur ada yang tergabung di Pelatnas dan beberapa klub-klub bulu tangkis nasional. Menurutnya, hal tersebut sangat menguntungkan bagi para atlet untuk mempersiapkan diri dan KONI Jatim.
"Kita sudah menyampaikan bahwa tim inti kita ada di pelatnas, di Djarum Kudus, di Exis Jakarta, di Jayaraya Jakarta. Itu kan malah seharusnya menjadi keuntungan dan kelebihan dan menurut kami seharusnya KONI (Jatim) berterima kasih kepada klub-klub besar yang terus membina atlet, mempersiapkan diri selama pandemi ini," ungkap Wijanarko.
