Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana 2021

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 21:02 WIB
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) 2021 dari BKKBN RI. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kepedulian dan dukungan Khofifah pada kemajuan program Keluarga Berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga di Jatim.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) 2021/Foto: Istimewa
Surabaya -

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) 2021 dari BKKBN RI. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kepedulian dan dukungan Khofifah pada kemajuan program Keluarga Berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga di Jatim.

Penghargaan berupa piagam dan lencana ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BKKBN RI Nomor 71/KEP/G2/2021 tertanggal 25 Juni 2021. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo memberikan langsung kepada Khofifah di Gedung BKKBN RI, Jakarta Timur.

Penghargaan MKK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BKKBN RI, kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga.

Khofifah menyebut penghargaan ini dipersembahkan untuk masyarakat Jatim. Penghargaan ini tak lepas dari peran serta masyarakat dan dukungan Forkopimda Jatim dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi profesi dan gerakan organisasi wanita. Seperti PKK, Bhayangkari, Persit, Jalasenastri, Muslimat NU, Aisyiyah dan lain sebagainya.

"Alhamdulillah, berbagai langkah upaya konkret dan progresif telah kita lakukan terutama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas keluarga di Jawa Timur. Hal ini juga terbukti dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan," ujar Khofifah di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Khofifah menyampaikan, pada tahun 2019, IPM Jawa Timur telah mencapai 71,50. Lalu di tahun 2020 meningkat menjadi 71,71. Sedang untuk bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 71,30 persen, meningkat 0,12 persen.

"Ini menunjukkan bahwa capaian pengendalian penduduk di Provinsi Jawa Timur selama ini juga membuah prestasi yang menggembirakan. Laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2000 hingga 2010 hanya 0,70 persen, setengah dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen," jelas wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN dan Menteri Sosial RI.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah pernah menerbitkan SE (Surat Edaran) Gubernur Jawa Timur Nomor 810 Tahun 2021, pada tanggal 18 Januari 2021 terkait Pencegahan Perkawinan Anak kepada Bupati/Wali Kota se Jawa Timur. Hal ini untuk meningkatkan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Termasuk juga untuk pendewasaan usia perkawinan, serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak.

Untuk menindaklanjuti SE tersebut, Khofifah mengajak pemangku kepentingan di antaranya DPRD Jatim, Kementerian Agama, Media, Pengadilan Tinggi Agama, PKK, MUI, Lembaga Masyarakat, dan beberapa organisasi lainnya, untuk menandatangani Pakta Integritas serta memberikan award kepada pemerintah daerah, instansi, dan Non-Governmental Organization (NGO) yang telah berkomitmen tinggi pada 7-8 April 2021 lalu.

"Saya ingin menyampaikan soal masih tingginya angka nikah dini di Jatim. Setelah kami mendapatkan mandat sebagai Gubernur Jatim. Di beberapa Kabupaten yang nikah usia dini masih harus didorong untuk diturunkan. Saya diskusi dengan Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama. Beberapa hal penyebab nikah usia dini dijelaskan, termasuk di dalamnya mekanisme dispensasi perkawinan. Di mana 80 persen dispensasi perkawinan dikarenakan kehamilan mendahului. Ini PR sejak dulu saya di BKKBN, dan komitmen saya tidak berkurang melakukan identifikasi dan solusi secara lebih komprehensif termasuk di dalamnya mekanisme dispensasi perkawinan," jelas Khofifah.