.webp)
Anggota Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo sangat menyesalkan dugaan penggelapan bantuan sosial itu. Apalagi pelaku sebagai pimpinan desa, terlebih di saat semua warganya kesusahan dampak pandemi Corona.
"Pertama, saya sangat menyesalkan kejadian di Desa Ngadri. Kedua, saya berharap pihak inspektorat lebih memaksimalkan tupoksinya sebagai pembina dan pengawas penyaluran bantuan sosial selama pandemi ini," ucap Wasis saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/9/2021).
Keterangan yang diterima Wasis dari beberapa sumber, penerima BST di Desa Ngadri sebanyak 209 orang. Data yang sudah ditemukan fiktif ada 30 orang. Jadi total sementara ada 15% dari jumlah penerima itu fiktif.
Wasis menambahkan jika pengawasan penyaluran bantuan selama pandemi tidak diawasi, jangan sampai kejadian seperti itu menjadi gunung es. Karena tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di desa lainnya.
Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar ini juga berharap, penegak hukum akan terus memproses penyidikan sampai tuntas penyelidikan. Pihaknya tidak akan melakukan intervensi dan berharap jika terduga pelaku terbukti bersalah, hukuman maksimal bisa dijatuhkan.
Wasis menilai kemungkinan besar kasus serupa terjadi di desa lainnya. Namun tidak ada keberanian masyarakat untuk menyampaikan ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian. Selain mereka akan kesulitan mendapatkan data pembuktian, juga masih minimnya pemahaman hak hukum sebagian besar warga desa.
"Untuk itu, saya minta semua kader dan anggota Fraksi Gerindra membuka posko pengaduan bantuan sosial pandemi ini di desanya masing-masing. Mari bersama kita awasi dan kawal uang negara itu sesuai peruntukannya di masa sulit seperti sekarang," tandasnya. (iwd/iwd)
