Dewan Pendidikan Jatim Kritik Mendikbud soal Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah pusat telah memberi lampu hijau terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dewan Pendidikan Jatim mengkritik kebijakan tersebut. — Prof Akhmad Muzakki, Ketua Dewan Pendidikan Jatim/Foto: Ardian Fanani/detikcom

Surabaya - Pemerintah pusat telah memberi lampu hijau terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dewan Pendidikan Jatim mengkritik kebijakan tersebut.

"Itu dia dilema, saya mengkritik Pak Mendikbud, Pak Nadiem. Saya menyatakan bahwa PTM itu harusnya diimbangi dengan vaksinasi. Sekarang di mal saja butuh vaksin, kenapa sekolah tidak? Apalagi cukup banyak anak terpapar COVID-19. Kok ini terkesan dipaksakan?" ujar Prof Akhmad Muzakki, Ketua Dewan Pendidikan Jatim kepada detikcom, Minggu (29/8/2021).

Muzakki menilai, daripada memaksakan PTM terbatas, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan untuk menggelar vaksinasi massal bagi siswa serta tenaga pendidikan yang belum divaksin.

"Daripada PTM terbatas, lebih urgent vaksinasi untuk anak sekolah, digeber dong. Ini dilema antara menempatkan keselamatan jiwa, dengan psikoasosial. Karena yang disampaikan Pak Mendikbud soal learning loss, pembelajaran jarak jauh tidak efektif, learning loss, itu loss-nya dari mana?," terangnya.

"Hasil survei kami di beberapa sekolah, dan ada kepala sekolah SMA favorit di Surabaya memberi tahu saya, dari 32 rombongan belajar satu kelas, yang berkenan sekolah offline hanya satu. Semuanya daring sampai saat ini," sambungnya.

Menurut Muzakki, selama pembelajaran dilakukan secara daring, justru muncul seni-seni dari cara mengajar guru. Juga muncul peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi siswa.

"Ada problem dari orang tua, kekhawatiran dari orang tua kalau sekolah luring (offline) selama pandemi ini. Kalau memang dasarnya seluruh pemerintah baik itu level pusat atau daerah membuka PTM karena desakan orang tua, saya tanya orang tua yang mana?" jelasnya.

Muzakki menambahkan, ada sejumlah masukan dari Dewan Pendidikan Jatim kepada pemerintah sebelum membuka pembelajaran tatap muka terbatas.

"Catatan pertama, pemerintah di level pusat atau daerah, kita dorong mempercepat proses vaksinasi untuk tenaga didik termasuk siswa yang masih berkisar 7 persen. Geber vaksinasi!" katanya.

"Yang kedua peningkatan seni membelajarkan pada pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga penguatan keterampilan pendidik oleh orang tua, ini yang belum digarap pemerintah," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya