Rencana Bupati Jember Pindahkan Pusat Pemerintahan Tak Masuk RPJMD

Yakub Mulyono - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 14:31 WIB
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim (Foto: Yakub Mulyono)
Jember -

Bupati Jember Hendy Siswanto sempat melontarkan rencananya untuk memindahkan pusat pemerintahan kabupaten Jember ke lokasi lain. Pemindahan itu rencananya akan dilakukan pada tahun 2022.

Namun rencana itu ternyata tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021-2026. Tak ada satu poin di RPJMD yang menyebut pemindahan pusat pemerintahan ke lokasi baru.

"Kita sudah sepakati bahwa tidak ada program memindahkan pusat pemerintahan. Saya tegaskan kita sudah tutup buku mengenai wacana itu," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada detikcom, Selasa (24/8/2021).

Menurut Halim, memindahkan pusat pemerintahan butuh perencanaan yang matang. Terutama soal anggaran. Sebab membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Anggaran yang dibutuhkan tentunya sangat besar. Dan itu akan berat jika dilakukan dalam situasi pademi seperti sekarang ini," kata Halim.

Saat ini, lanjut Halim, Pemkab Jember harus lebih fokus dalam program-program yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat. Terutama dalam situasi COVID-19.

"Yang jauh lebih penting adalah penanganan COVID-19. Juga program yang bisa mengembalikan kondisi ekonomi rakyat yang porak-poranda akibat pandemi," ujarnya.

Dan yang tak kalah penting, sambungnya, pemindahan pusat pemerintahan harus didahului dengan riset dan kajian akademis. Sehingga ada dasar objektif jika memang pemindahan itu dilakukan.

"Jadi ada alasan yang objektif karena berdasar pada data yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas Halim.

"Dengan pertimbangan tadi itu, maka untuk pemindahan pusat pemerintahan kita pending dulu," tegas Legislator yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember itu.

Kendati demikian, Halim mengapresiasi ide Hendy yang ingin memindahkan pusat pemerintahan. Dengan penataan yang baik, maka pusat pemerintahan bisa terintegrasi dengan baik.

"Idenya sangat baik, kita apresiasi. Tapi mungkin untuk kondisi seperti sekarang ini rasanya kurang tepat kalau dipaksa mau direalisasikan," pungkasnya.

(iwd/iwd)