.webp)
Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng mengaku justru tidak tahu menahu terkait pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan. Yusuf menyebut laporan itu mengada-ada. Meski begitu, ia akan menanyakannya ke pengurus lainnya.
"Waduh saya gak tahu peristiwanya kapan, di mana. Saya pelajari dulu. Saya masih kabur ini. Siapa yang memalsukan. Siapa yang dipalsukan. Saya sama sekali tidak tahu. Saya kaget karena baru tahu ini," ujar Yusuf kepada detikcom, Kamis (12/8/2021).
"Itu mengada-ngada dan cari masalah aja. Saya tanya dulu. Kan yang tahu itu bendahara yang menanganinya. Lagian itu kegiatannya di zaman Bro Josiah ya. Dan saya kan gak tahu," kata Yusuf.
Yusuf juga mengaku heran, sebab pelapor dalam hal ini mengaku sebagai kader partai. Karena menurutnya, jika memang kader partai seharusnya jika ada masalah bisa diselesaikan secara baik-baik.
"Ya, gak pantes lah. Mereka seharusnya sebagai kader PSI seharusnya tanya dong. Kan bisa diselesaikan baik-baik. Oh ini saya gak ikut kan bisa diklarifikasi. Kali aja ada kekeliruan. Sekali lagi itu mengada-ada dan motifnya politik mungkin ya," tandas Yusuf.
DPD PSI Surabaya dilaporkan karena diduga memalsukan tanda tangan Dino Wijaya. Pemalsuan itu terkait dengan agenda pendidikan partai untuk mencairkan dana bantuan di Bakesbangpol Pemkot Surabaya.
"Sebelumnya ada agenda partai yakni pendidikan politik satu sampai tiga sesi. Nah, Pak Dino ini pada waktu pendidikan sesi pertama kan tidak hadir. Namun nama dan tanda tangannya ada dan diserahkan ke Bakesbangpol untuk pencairan dana dari kegiatan itu," terang Feldo Keppy, kuasa hukum Dino Wijaya.
"Waktu pendidikan itu ketuanya kan masih Bro Josiah. Kemudian diprotes sama klien kami. Kemudian daftar hadir itu urung diserahkan ke Bakesbangpol. Namun, daftar hadir itu ternyata diserahkan kepada Bakesbangpol saat ketuanya dijabat oleh Yusuf Lakaseng," imbuh Feldo.
Simak juga 'Survei Charta Politika: 62,4% Rakyat Puas Kinerja Pemerintah':
(iwd/iwd)
