Pandemi COVID-19 belum berakhir dan penerapan PPKM berkepanjangan, berdampak pada sektor transportasi. Para pekerja di sektor jasa angkutan umum sepi penumpang sehingga membuat pendapatan mereka juga turun drastis.
Salah satu sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) atau sopir angkot Lik Gunawan (43) mengaku, selama beberapa bulan diberlakukan PPKM sangat jarang mengoperasikan MPU-nya karena sepinya penumpang. Lik yang memiliki trayek Paciran-Tuban ini mengaku, pendapatan mereka menurun sangat drastis.
"Hasil yang kita dapatkan tidak cukup untuk menanggung biaya kebutuhan setiap harinya. Dari rumah bilangnya pamit kerja, tapi ketika narik kita sepi penumpang, dan pulang tidak bawa apa-apa. Terpaksa harus ngebon (Utang) dulu, capek cari penumpang akhirnya," kata Lik Gunawan, Rabu (11/8/2021).
Lik mengatakan, hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk sekadar nongkrong di pangkalan MPU atau Terminal Paciran bersama teman-temannya untuk menghibur diri. Selama 26 tahun menjadi sopir MPU, cerita Lik, pandemi tahun ini adalah yang terparah.
"Sehari dapat uang Rp 20 ribu saja untung-untungan," akunya.
Hal yang sama juga dikeluhkan sopir MPU jurusan Babat-Surabaya. Salah satu sopir angkot, Udin mengaku, dulu mereka beroperasi dari Babat sampai ke Surabaya, kini mereka hanya separuh jalan, dari Babat ke Lamongan.
"Sepi mas, mau narik agak jauh juga sepi, buat beli bensin saja kurang," katanya.
Tak hanya para sopir MPU yang mengeluh sepinya penumpang, pekerja transportasi lain juga mengeluhkan hal yang sama seperti yang dialami Suwamin (60) warga Kelurahan/Kecamatan Brondong yang bekerja sebagi mandor angkutan.
Suwamin mengaku, Ia dan teman-temannya sangat terdampak adanya pandemi dan pemberlakuan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. "Kami berharap kepada pemerintah agar nasib para pekerja di jasa angkutan ini diperhatikan dan segera diberikan solusi," imbuh Suwamin yang menyebut ia memang pernah diberi bantuan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
Sepinya kendaraan umum ini diakui penarik retribusi kendaraan umum Dishub Lamongan, Subianto. Dia menyebut omzet yang didapatkan mengalami penurunan sangat signifikan. Menurutnya, hal itu tak lepas dari adanya kebijakan PPKM yang diberlakukan.
"Turun 60 sampai 80 persen. Jika sebelum pandemi dulu, biasanya angkutan jenis bus yang beroperasi setiap hari bisa 20 bus. Tapi karena PPKM, sekarang tinggal 8 bus saja, itupun tidak pasti. Sementara untuk angkot yang dulunya 30 angkutan, sekarang yang terjaring hanya separuh yakni 15 angkutan, kadang malah cuman 5 saja," papar Subianto.
Para pekerja sektor transportasi di Lamongan ini berharap agar pemerintah turun tangan membantu mereka. Kebijakan PPKM di tengah pandemi COVID-19 mereka nilai sangat berdampak pada sektor transportasi.
Untuk diketahui, pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM di Jawa Bali sampai 16 Agustus mendatang dengan beberapa faktor pertimbangan. Salah satu daerah di Jatim yang diberlakukan PPKM level 4 adalah Lamongan.
(fat/fat)
