Khofifah Minta Walkot Eri Transparan Soal Data Kematian: Mbok Dijelasno To Pak

Faiq Azmi - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 15:45 WIB
Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi COVID-19
Foto: Tangkapan Layar
Surabaya -

Gubernur Khofifah Indar Parawansa membantah tudingan sejumlah pihak bahwa Pemprov Jatim memalsu data kematian COVID-19. Khofifah menyebut, Pemprov Jatim tidak pernah menginput data. Karena, sistem input data langsung dari laboratorium PCR.

"Saya ingin matur, sama sekali tidak ada nuansa bela diri atau apa. Di dalam sistem pelaporan (COVID-19) kita, tidak ada apapun yang dilapor gubernur atau pemprov. Pelaporan itu bottom up, kalau mau tahu kasus positif, yang input data positif, auto rilis dari pengelola lab, sebagian besar lab swasta. Gak ada pengelola lab (yang tanya), Bu Gubernur hari ini berapa yang saya laporkan? Jadi auto rilis lab PCR ke NAR (new all record)," ujar Khofifah saat memberi paparan dalam acara Gebrak COVID-19 Unair melalui zoom, Jumat (30/7/2021).

Khofifah menjelaskan, ada sejumlah pihak yang curiga data kematian di Jatim khususnya di Kota Surabaya dan Kota Malang tidak transparan. Dirinya, sempat meminta penjelaskan ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait data kematian COVID-19 dan data pemakaman menggunakan prokes COVID-19 di Surabaya.

"Surabaya kemarin di (TPU) Keputih pemakaman sekian-sekian, saya kemudian menyampaikan ke Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) iki ceritane yoopo (ini ceritanya bagaimana)?," terangnya.

Khofifah kemudian membeberkan jawaban dari Wali Kota Eri Cahyadi. Menurut Eri, ada pasien yang dimakamkan di TPU Keputih, tidak memiliki hasil swab PCR. Khofifah pun meminta Eri untuk menjelaskan bahwa data pemakaman itu berbeda dengan data kematian COVID-19. Hal itu agar Pemprov Jatim tak dicurigai memalsukan data.

"Bu, yang ini belum swab PCR maupun antigen'. Mbok dijelasno to (tolong dijelaskan), Pak. Nanti dipikir Pemprov Jatim ini yang engineer data," tegas Khofifah.

Mantan Mensos RI ini menegaskan, Pemprov Jatim hanya menyajikan data sesuai laporan kabupaten/kota dalan sistem NAR Kemenkes RI.

"Bagaimana saya kongkalikong dengan Kemenkes, karena data itu adalah data dari pemkab pemkot. Data dari pusat kami unggah, sehingga tidak ada dari Pemprov," tegasnya.